BLITAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Blitar menyoroti sejumlah isu penting dalam penyusunan APBD Kota Blitar 2026, terutama setelah adanya pemangkasan signifikan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp114 miliar.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Johan Marihot, menyampaikan bahwa kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Meski begitu, pihaknya optimistis Pemerintah Kota Blitar mampu mencari langkah-langkah strategis untuk menutup kekurangan tersebut.

“TKD kita berkurang cukup besar, hampir Rp114 miliar. Ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi Kota Blitar ke depan. Namun kami yakin pemerintah kota bisa menyiasati kekurangan itu,” ujar Johan usai rapat paripurna Penyampaian PU Fraksi atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun anggaran 2026 di kantor DPRD setempat, Senin (17/11/2025).

Dalam pandangan umum, Fraksi PDIP menyoroti sejumlah kebijakan dan program yang perlu dijelaskan lebih detail oleh pemerintah daerah. Salah satu perhatian utama ialah rencana pengurangan tenaga outsourcing, termasuk petugas kebersihan.

“Kita tahu bersama, tenaga kebersihan saja dengan jumlah sekarang belum maksimal. Kalau dilakukan pengurangan, tentu dampaknya harus dipertimbangkan dengan matang,” tegasnya.

Selain itu, PDIP juga mempertanyakan penurunan alokasi kesehatan, termasuk anggaran untuk rumah sakit daerah.

Peran dan kinerja BPR Arta Praja serta PDAM Kota Blitar dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah, meski mengelola anggaran yang cukup besar.

Juga rencana pembangunan Sirkuit Sentul versi Kota Blitar yang disebut memakan anggaran sekitar Rp5 miliar.

Fraksi PDIP meminta penjelasan soal kecukupan anggaran dan potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari proyek tersebut.

Juga soal kelanjutan pembangunan gedung pencak silat yang hingga kini terbengkalai dan perlu kepastian penyelesaian.

“Kami bukan menolak rencana pembangunan sirkuit. Tapi kami ingin memastikan anggaran itu cukup dan jelas hasilnya bagi PAD. Jangan sampai proyek besar tidak memberikan dampak signifikan,” tambah Johan.

Fraksi PDIP juga menyinggung mengenai keberlanjutan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk insentif kelurahan, bantuan sosial, dan program pelayanan publik lainnya.

“Kami minta agar kebijakan-kebijakan penting yang menyentuh masyarakat tetap dipertahankan, meskipun ada tekanan anggaran,” ujarnya.

Johan juga memastikan bahwa pihaknya siap mengawal proses pembahasan APBD agar tetap realistis, efektif, dan mengutamakan kepentingan warga Kota Blitar.

“Kami berharap setiap program tetap berjalan, janji politik pemerintah bisa ditepati, dan APBD 2026 tidak hanya tersusun baik di atas kertas, tetapi benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” tutup Johan. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS