JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, kebijakan pemerintah pusat menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen pada Rabu (22/10/2025) melegakan para petani.

Menurutnya, langkah Kementerian Pertanian menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan, swasembada pangan hingga kedaulatan pangan di republik ini.

“Ini langkah nyata dan kami merasa bahagia karena HET pupuk bersubsidi sudah turun hingga 20 persen, sehingga para petani lega dan bisa lebih maksimal dalam mengolah lahan pertaniannya,” ungkap Candra saat dikonfirmasi di gedung DPRD Jember, Kamis (23/10/2025).

Namun, lanjut dia, meski HET turun bukan berarti semangat pengawasan pendistribusian pupuk ikut turun. Candra minta Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Petanian (DTPHP) Jember untuk melakukan pengawasan serta monitoring atas turunnya kebijakan baru ini.

“Utamanya kepada OPD terkait, PT Pupuk Indonesia dan distibutor agar menjalankan kebijakan ini dengan baik. Jangan sampai ada penyelewengan dalam proses distribusinya,” tuturnya.

Bahkan politisi PDI Perjuangan ini menyerukan, DTPHP wajib memastikan semua administrasi berjalan dengan baik. Apalagi saat ini sudah proses pemutakhiran data petani, dan yang memiliki SPPT lahan sudah masuk dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

“Kuotanya harus dipastikan, jangan sampai nanti di lapangan ada kios-kios nakal yang menjual di atas HET atau menggunakan sistem bundling. Terlebih lagi menggunakan data fiktif agar bisa menjual kuotanya ke pihak lain,” tegasnya.

Tak hanya minta DTPHP, Candra juga minta aparat penegak hukum (APH) ikut serta monitor kios yang terindikasi nakal, untuk bisa ditindak tegas.

“Selain APH yang punya kewenangan menindak, masyarakat juga punya hak melaporkan ke APH dan ke kami jika mencurigai distribusi pupuk tak sesuai aturan,” pungkasnya. (art/pr)