MADIUN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan pandangan kritis terhadap Nota Keuangan Bupati Madiun atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna yang digelar Senin (20/10/2025).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Budi Wahono mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menyampaikan nota keuangan dan menjaga komitmen pengelolaan fiskal yang transparan. Namun, fraksinya juga menilai masih banyak hal yang perlu diperkuat agar APBD benar-benar berpihak pada rakyat.

“Kami menekankan agar program pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada tataran administratif atau seremonial, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat menengah ke bawah,” ujar Budi.

Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah. Untuk itu, Fraksi PDIP mendorong adanya inovasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menolak rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) sebelum dilakukan pemutakhiran data objek pajak yang akurat. “Kenaikan pajak tanpa basis data yang valid hanya akan menambah beban masyarakat,” tegas politisi senior partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti kinerja BUMD yang dinilai belum profesional dan belum berorientasi bisnis. Mereka mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi dan restrukturisasi agar BUMD benar-benar berkontribusi terhadap PAD.

Di sektor pariwisata, Fraksi PDIP minta kejelasan mengenai progres master plan pengembangan pariwisata daerah, yang dinilai penting untuk memperkuat ekonomi lokal.

Sementara itu, terkait pelayanan kesehatan, Fraksi PDIP menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait status BPJS/KIS tidak aktif dan penolakan pasien di Puskesmas maupun RSUD. “Pelayanan kesehatan harus berlandaskan kemanusiaan, tidak boleh terhambat persoalan administratif,” tegasnya.

Fraksi juga mendorong percepatan realisasi program ‘Satu Desa Satu Ambulans’ sebagai salah satu janji kampanye kepala daerah yang dinilai strategis dalam pemerataan layanan kesehatan.

Di sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan meminta langkah konkret dalam penanganan jalan, jembatan, dan saluran irigasi yang rusak. Fraksi juga menekankan pentingnya pengembangan energi terbarukan untuk mendukung kemandirian energi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Budi menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik.

Sidang paripurna berlangsung dinamis, dan seluruh pandangan Fraksi diharapkan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan APBD 2026 agar lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS