TULUNGAGUNG – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, menggelar sosialisasi dengan tema “Memperkuat Kedaulatan Pangan Menuju Keamanan Nasional” di Aulan Barn Meeting dan Convention Tulungagung, pada Minggu (19/10/2025).

Menurutnya, kegiatan itu adalah rutin dalam menjalankan tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi yakni memberikan literasi dan edukasi terkait program kerja Pemerintah pusat maupun provinsi.

“Ini adalah kegiatan untuk memberikan informasi terkait program Pemprov yang bisa diakses masyarakat,” ujar Erma.

Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung ini menambahkan, beberapa waktu lalu dirinya juga menggelar sosialisasi terkait akses permodalan bersama Bank UMKM Jatim. Jumlah UMKM, tambah dia, di Provinsi Jawa Timur lebih dari 9 juta dan merupakan sektor yang menyelematkan bangsa Indonesia dari krisis ekonomi.

“Pada bank UMKM ada program Prokesra dengan bunga 3 persen per tahun, program bunga rendah ini karena ada subsidi dari Pemprov Jatim,” terangnya.

Erma mengungkapkan, pemerintah pusat menargetkan pada 2027 harus benar-benar mandiri di bidang pangan atau berdaulat di bidang pangan. Hal itu selaras dengan peringatan yang disampaikan oleh badan pangan dunia (FAO) bahwa perang ke depan bukan perebutan sumber daya alam, tapi perang pangan.

“Perang ke depan buka perang senjata, tapi perang embargo, sehingga negara yang tidak mandiri di bidang pangan akan mengalami kelangkaan pangan,” ungkapnya.

Di sisi lain, pertanian yang tidak ramah lingkungan harus dihentikan karena pemberian pupuk kimia yang berlebihan akan merusak unsur hara dan produktivitas yang dihasilkan juga akan menurun.

Apalagi penduduk juga semakin banyak karena angka harapan hidup manusia di Indonesia saat ini meningkat antara 72 hingga 75 tahun.

“Tingginya jumlah penduduk, maka akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pangan. Jika kebutuhan pangan tidak terpenuhi maka akan mengancam keamanan nasional,” urainya.

Presiden Prabowo Subianto, lanjut Erma, telah menginstruksikan tahun 2027 mendatang tidak boleh melakukan impor pangan, sehingga pemerintah saat ini menggalakkan gerakan ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas sumber pangan.

“Teknologi pertanian Indonesia harus ditingkatkan, dan kita harus menyadari bahwa perang ke depan adalah perang pangan. Bahkan konglomerat besar dunia saat ini investasinya juga pada sektor pangan,” ucapnya.

Menurutnya, Indonesia dikenal sebagai lumbung pangan dunia, maka jangan sampai ketinggalan dengan negara yang bukan sebagai penghasil pangan.

Terkait dengan isu pangan, PDI Perjuangan adalah partai yang komitmen mengawal isu tersebut dan seluruh kader telah diinstruksikan untuk fokus dalam gerakan mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

“PDI Perjuangan tidak hanya datang saat pemilu saja, tapi juga serius dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (sin/set)