PONOROGO – Sejumlah mahasiswa Ponorogo melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Ponorogo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Kamis (4/9/2025).

Audiensi yang diikuti mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini sebagai bentuk aksi damai menyuarakan aspirasi masyarakat menghadapi “panasnya” situasi di Indonesia akhir-akhir ini.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, turut hadir pada audiensi kali ini. Ia memberikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa.

“Teman-teman mahasiswa saya acungi jempol, luar biasa. Orang-orang hebat yang bisa gantikan saya, kapolres, ketua dewan,” ujar Sugiri.

Politisi PDI Perjuangan itu akan mengawal bersama Forkopimda terkait aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan DPR RI. Bupati yang akrab disapa Kang Giri itu meyakini bahwa mahasiswa bukan berperan sebagai provokator.

“Mahasiswa tidak punya korek, tidak punya apapun untuk membakar gedung. Maka saya salut, kita selesaikan secara damai,” jelasnya.

“Kepentingan rakyat itu di atas segalanya. Apa yang diaspirasikan teman-teman ke pusat mudah-mudahan didengarkan,” tandas Kang Giri.

Sementara itu, Ketua Umum PMII Ponorogo, Aziza Intan Choirun Nisa, mengungkapkan bahwa pihaknya membawa 7 tuntutan aspirasi masyarakat.

Di antaranya, mendorong pengesahan Undang-undang Perampasan Aset, menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR, dan menolak aparat bertindak represif terhadap massa aksi.

“Kami juga menuntut adanya evaluasi kinerja DPR sehingga bisa jadi kinerja yang baik bagi masyarakat,” ujar Aziza.

“Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran di tubuh Polri, yang harapan kami ke depan bisa lebih mengayomi masyarakat, mengurangi hal-hal yang sifatnya represif,” lanjutnya.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut audit independen terhadap seluruh anggaran dan fasilitas DPR. Revisi total RKUHAP dengan melibatkan publik, akademisi, dan lembaga independen. Serta menolak mengambil alih rekening pasif oleh pemerintah sesuai ketentuan PPATK.

Aziza juga menegaskan bahwa mahasiswa bukanlah provokator dan anarko, namun sebagai agent of control yang menyalurkan aspirasi secara damai.

“Kami bertanggungjawab penuh untuk mengaspirasikan suara-suara masyarakat dan tindak bertindak anarkis dan provokatif,” tegasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS