PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melakukan pengundian hadiah Pajak Ekstravaganza di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Jumat (29/8/2025).

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang ikut melakukan pengundian hadiah mengatakan bahwa Pajak Ekstravagansa dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak.

“Hadiah ini diundi secara fair dihadiri notaris. Ini bentuk terima kasih kami kepada para pembayar pajak yang aktif, yang hebat,” ujar Sugiri.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan tidak ada kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak tahun 2022. Hal ini disampaikan menyusul adanya pemberitaan nilai PBB melonjak dua tahun berturut-turut.

“Kami canangkan tidak ada kenaikan PBB sejak tahun 2022 karena membangun itu tidak boleh menginjak rakyat,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya terus mendorong pemutakhiran data PBB agar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bertambah. Upaya itu sebagai bentuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

“Kalaupun ada penambahan, itu pemutakhiran dari alih fungsi lahan dari tanah kosong yang dibangun rumah. Lalu muncul konsekuensi PBB yang nambah NJOP biar ada berkeadilan,” jelasnya.

“Artinya, dulu pajaknya bumi, belum ada bangunan. Maka saya dorong selalu mengadakan pemutakhiran data pajak biar NJOP dan wajib pajaknya nambah,” pungkas dia.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Ponorogo, Sumarno, mengungkapkan bahwa PBB tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, perolehan PBB per 29 Agustus 2025 mencapai Rp40 miliar, dari yang ditargetkan sebanyak Rp48,6 miliar di tahun ini.

Pihaknya juga menargetkan perolehan PAD dari sektor pajak daerah mencapai Rp212 miliar pada tahun 2025.

“Kenaikan target PAD dari pajak mulai dari Rp87 miliar tahun 2021. Dan pada tahun 2025, di P-APBD bisa mecapai Rp212 miliar. Angka ini angka yang cukup banyak dan diharapkan akan jadi tumpuan kita menuju PAD Rp1 triliun,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Sugiri menyerahkan sepeda motor kepada 26 lurah sebagai bentuk dukungan operasional untuk menunjang tugas-tugas mereka, seperti memungut PBB dari masyarakat. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS