KABUPATEN PASURUAN – Peristiwa memilukan mengguncang Kabupaten Pasuruan beberapa hari belakangan. Bocah usia 7 tahun warga Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, tewas  dianiaya tetangganya yang ditengarai gangguan jiwa.

Kejadian itu pun menjadi refleksi dalam acara sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Rabu (13/8/2025).

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasuruan, Nidom; Kepala DP3AP2KB, Lilik;  serta kepala desa se-Kabupaten Pasuruan, organisasi perempuan seperti Fatayat, Muslimat NU, Aisyiyah, dan organisasi keagamaan lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, pada kesempatan itu menyampaikan, pentingnya peran kepala desa dalam mengidentifikasi warga yang mengalami gangguan jiwa.

Ia menyinggung insiden tragis yang terjadi di Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak berusia 7 tahun oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

“Kami tidak ingin kasus seperti yang terjadi di Desa Sambisirah terulang kembali,” kata Andri.

“Kejadian itu menjadi tamparan bagi kita semua. Maka dari itu, kami mendorong kepala desa agar lebih proaktif mendeteksi dan menangani warga yang mengalami gangguan jiwa,” tegas Andri.

Tak hanya itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan tersebut juga menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan yang baru-baru ini terjadi di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur.

Ia menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut sangat tidak bisa diterima secara moral. Apalagi salah satu pelakunya adalah ayah kandung korban.

“Ini sungguh menyayat hati. Bagaimana mungkin seorang ayah tega melakukan kekerasan terhadap darah dagingnya sendiri,” ujarnya.

Andri berharap sinergi antara pemerintah desa, organisasi perempuan keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat dapat diperkuat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kerja sama lintas sektor agar permasalahan ini bisa ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.

Perwakilan PPA Polres Pasuruan, Nidom, yang juga hadir sebagai narasusmber menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan.

Menurutnya, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terungkap karena korban atau keluarga enggan melapor.

“Kami di kepolisian sangat terbuka untuk menerima laporan kekerasan, namun masih banyak korban yang enggan bicara karena takut, malu, atau tidak tahu harus mengadu ke mana. Maka, sinergi dengan tokoh masyarakat dan kepala desa sangat penting untuk menjangkau korban lebih awal,” ujar Nidom.

Ia juga menyatakan bahwa PPA Polres Pasuruan siap memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi para korban, serta berharap kegiatan seperti sosialisasi ini bisa menjadi agenda rutin di seluruh kecamatan.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan, Lilik, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan pendampingan.  Terutama di wilayah pedesaan yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender.

“Kami terus berupaya memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat desa, salah satunya dengan membentuk forum-forum perlindungan anak dan kader relawan yang paham akan isu ini,” jelas Lilik.

Ia juga menekankan perlunya keterlibatan semua pihak baik tokoh agama, organisasi perempuan, maupun keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak serta menghargai perempuan.

“Pencegahan hanya bisa berhasil jika semua pihak terlibat aktif. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” tutupnya.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dari komitmen serius Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan DPRD untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.(dfr/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS