KABUPATEN PROBOLINGGO — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo menyoroti tingginya persentase belanja pegawai hingga melebihi ambang batas perundang-undangan.

Catatan penting terhadap belanja pegawai menjadi masukan fraksi dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD membahas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan catatan Fraksi PDI Perjuangan, belanja pegawai mencapai 34 sampai 36% dari total APBD. Angka tersebut melebihi batas maksimal 30% sesuai UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Soal ini, fraksi mendorong ada strategi untuj peningkatan PAD dan eksplorasi sektor potensial untuk menutup defisit.

Untuk itu, menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat, pihaknya mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik melalui program Mata Prabulinggih.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sekaligus mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Integrasi dengan mekanisme retribusi daerah akan memperkuat akuntabilitas,” ujar Cak Dayat sapaan akrabnya Arief Hidayat.

Legislator PDI Perjuangan lainnya, Khairul Anam menambahkan, berbagai masukan disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap visi-misi Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Probolinggo yang lebih baik.

Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui program terukur dan kolaborasi lintas sektor.

“Kami ingin setiap program benar-benar berdampak nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Khairul Anam, salah satu perwakilan Senin (11/8/2025).

Selain itu, fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya revisi Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Modern. Mereka mendorong pembatasan izin pasar modern di wilayah kecamatan dan moratorium sementara.

Termasuk pasar modern yang sudah beroperasi diharapkan menyediakan ruang khusus bagi UMKM lokal.

“Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan bagi ekonomi kerakyatan dan penguatan daya saing produk lokal,” tambahnya.

Tak hanya itu, sektor pertanian dan perkebunan, seperti kopi Kobra, tembakau, bawang merah, dan kentang, harus mendapat perhatian khusus.

Atas hal itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong program terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan specialty coffee dan perlindungan regulasi bagi petani.

Fraksi juga mendesak optimalisasi tiga satgas prioritas, yaitu Satgas Pengentasan Kemiskinan, Satgas IPM, dan Satgas Infrastruktur, agar bekerja dengan target jelas dalam RPJMD.

Dengan berbagai masukan ini, Fraksi PDI Perjuangan berharap RPJMD Kabupaten Probolinggo dapat menjadi pedoman pembangunan yang pro-rakyat, terukur, dan berkeadilan, mendukung terwujudnya “Probolinggo SAE”. (drw/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS