LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional.

Terbaru, Pemkab Lamongan menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi.

Penandatanganan MoU dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi yang digelar di Ternate, Selasa (15/7/2025).

Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, hadir langsung dalam agenda nasional tersebut.

“Sinergi ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kontribusi Lamongan dalam memperkuat pembangunan nasional melalui jalur transmigrasi,” ujar Dirham dalam keterangannya yang diterima di Lamongan.

Dirham menegaskan, Lamongan siap berbagi pengalaman dalam pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan kebijakan berbasis potensi lokal. Hal ini dinilai sangat relevan untuk diterapkan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Pulau Morotai.

Tak hanya itu, ia juga berharap kolaborasi ini dapat menjadi model kerja sama antar daerah yang saling menguatkan dan berkelanjutan, demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan merata di seluruh pelosok negeri.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Lamongan, Mokh. Zamroni, menambahkan bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi pelatihan keterampilan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta dukungan untuk kemandirian warga transmigrasi.

“MoU ini membuka peluang besar bagi warga Lamongan untuk terlibat aktif dalam pembangunan kawasan transmigrasi dan memperluas jejaring antarwilayah,” ujarnya.

“Lamongan siap menyuplai kebutuhan pangan seperti beras, daging ayam, dan bebek, serta produk kerajinan tangan dan UMKM khas Lamongan ke Morotai. Sebaliknya, Morotai dapat memasarkan produk olahan perikanan dan hasil lautnya ke Lamongan. Ini akan menjadi nilai tambah ekonomi bagi kedua daerah,” kata Zamroni.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, juga menyerahkan bantuan senilai Rp 35 miliar untuk penguatan kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara, termasuk Pulau Morotai.

Bantuan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pembangunan wilayah 3T melalui program transmigrasi terintegrasi. (mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS