SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, menekankan pentingnya penataan fungsi dan peran antar lembaga ekonomi di desa agar tidak saling tumpang tindih. Terutama dengan hadirnya Koperasi Merah Putih (KMP) yang saat ini sudah disiapkan secara masif.

“Masih terjadi kebingungan di masyarakat soal KMP. Banyak yang mempertanyakan juga posisi KMP itu seperti apa, karena di masing-masing desa sudah ada BUMDes. Maka, perlu ada pembekalan dan penjelasan terkait itu, karena ini adalah program nasional,” ungkap Guntur Wahono di Surabaya, Sabtu (14/6/2025).

Legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut juga menekankan bahwa kehadiran KMP bukan untuk menggantikan lembaga ekonomi desa yang sudah ada, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  Melainkan untuk menjadi pelengkap sekaligus penguat dalam ekosistem ekonomi desa berbasis gotong royong.

“Kita berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak kebingungan lagi. KMP, BUMDes, kelompok tani (poktan) dan sebagainya harus bisa berkolaborasi dan berjalan beriringan bersama,” ujar politisi senior asal Blitar ini.

Seperti diketahui, pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80.000 KMP di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Tujuannya adalah memperluas akses ekonomi rakyat melalui lembaga koperasi yang inklusif, berbasis kekeluargaan, dan mendorong semangat saling membantu di tingkat akar rumput.

Guntur berharap, melalui berbagai forum dialog dan diskusi di tingkat desa, masyarakat akan lebih memahami posisi dan peran KMP dalam struktur ekonomi desa.

“Kami harap masyarakat yang tadinya kebingungan, bisa mendapatkan pemahaman soal KMP. Karena sekali lagi, ini adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS