NGAWI – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia turut menjadi perhatian Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko. Ia memastikan pemkab terus memantau kondisi tenaga kerja, khususnya warga Ngawi yang kemungkinan terdampak PHK di luar daerah.

“Hingga saat ini, belum ada laporan PHK dari sektor industri di Kabupaten Ngawi. Namun, bisa saja ada warga Ngawi yang terkena PHK dari luar daerah dan kemudian pulang kampung,” ujar Wabup Antok, Rabu (28/5/2025).

Menghadapi potensi gelombang PHK tersebut, Pemkab Ngawi telah menyiapkan dua skema penanganan. Pertama, melalui penyerapan tenaga kerja di sektor industri lokal yang sedang tumbuh. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui pertanian modern.

Wabup Antok optimistis, sektor industri yang berkembang di Ngawi mampu menyerap tenaga kerja lokal, termasuk mereka yang terdampak PHK di luar daerah. Terlebih, banyak dari mereka telah memiliki pengalaman kerja yang relevan.

“Pekerja yang sudah punya pengalaman tentu bisa jadi prioritas bagi industri di Ngawi, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” terangnya.

Di sisi lain, sektor pertanian modern juga menjadi fokus Wabup Antok dalam menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda. Ia mendorong pengenalan teknologi pertanian seperti urban farming, program petani milenial, dan konsep pertanian berbasis inovasi.

“Pertanian bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi anak-anak muda. Caranya dengan mengenalkan dengan masif program-program pertanian kepada anak-anak muda,” ujarnya.

Dengan pengenalan yang masif, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi itu yakin, anak-anak muda tidak lagi canggung dengan pertanian. Terlebih Kabupaten Ngawi saat ini tengah fokus menjadi daerah lumbung padi nasional.

“Tujuan kita menjadikan Ngawi sebagai lumbung pangan, maka pertanian harus kita dongkrak. Sehingga PDRB bisa naik, dan dampaknya bisa benar-benar dirasakan. Misalnya kemiskinan menurun, IPM naik, pengangguran turun dan lainnya,” pungkas Wabup Antok. (and/hs)