MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir mengritik Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat terkait tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Supit Urang.

Dia menagih Wali Kota Malang merealisasikan janji kampanyenya untuk menuntaskan permasalahan TPA Supiturang.

Seperti diketahui, warga di 3 desa di Kabupaten Malang menjadi korban terdampak lingkungan buruk akibat semakin bertambahnya volume penumpukan sampah di TPA Supit Urang. Ketiga desa terdampak Desa Jedong, Desa Pandanlandung dan Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir.

Menurut politisi muda yang karib disapa Adeng tersebut, jika persoalan itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama.

Namun hingga kini tidak pernah ada solusi konkret. Masalahnya, TPA ini ada di bawah kewenangan Pemkot Malang.

Baca juga: Warga Kabupaten Malang Terdampak TPA Supit Urang, Tantri Bararoh Desak Pemda Serius Cari Solusi

Adeng melontarkan kritik tajam dalam pertemuan lintas daerah yang digelar bersama DLH Kota Malang, Komisi C DPRD Kota Malang dan juga Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang, Rabu (21/5/2025).

”Permasalahan air bersih dan kesehatan ini kan sudah masalah baheula (lama), sampai sekarang gak selesai-selesai,” tegas Adeng, kemarin.

“Sudah dua kepala dinas dan empat kepala UPT berganti juga masih belum ada solusi konkret,” imbuhnya.

Dia menegaskan, solusi yang harus diambil DLH Kota Malang adalah pengeboran sumur artesis, dan akan menanggung penuh biaya pengeboran sumur untuk pemenuhan air bersih tiga desa terdampak hingga pengadaan mobil siaga untuk kesehatan.

Dalam pertemuan itu, Adeng tegas menolak solusi pipanisasi dari PDAM Kota Malang yang sempat diusulkan DLH Kota Malang. Masalahnya, sumber air PDAM Kota Malang ini juga dari kabupaten yang nantinya akan dijual lagi ke warga kabupaten.

”Jelas saya menolak. Andai kata soal ini ditanyakan ke Meta AI, pasti jawabannya menyakitkan,” sindir Adeng.

Kritikan keras itu dia lontarkan mengingat Wali Kota Malang terpilih saat ini merupakan mantan Sekda Kabupaten Malang. Seharusnya, ia tahu dan harus memberi perhatian lebih atas masalah ini.

Meski begitu, Adeng mewanti-wanti, masalah ini jangan sampai dijadikan komoditas politik.

“Kami tidak ingin penderitaan masyarakat tiga desa ini hanya dijadikan alat politik. Saya titip salam ke Wali Kota Malang lewat Kepala Dinas LH. Janji-janji politik yang dulu dilontarkan saat beliau masih PJ Wali Kota saya kira sekarang harus ditepati,” tegasnya. (ull/pr)