JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengapresiasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambah anggaran partai politik atau parpol dari APBN. Meski demikian, dia mengingatkan parpol juga harus berbenah.

“Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh KPK. Namun, partai politik juga harus berbenah,” kata Said di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Dikutip dari liputan6.com, Ketua Banggar DPR RI ini menilai, penerapan usulan tersebut jangan dilakukan terburu-buru. Sebab, harus melihat kondisi APBN saat ini.

“Harapannya saya, memang dalam kondisi saat ini melihat dari sisi APBN kita, jangan terburu-buru,” ujar dia.

DPR juga perlu mengkaji lebih dalam soal usulan tersebut. “Di internal DPR juga perlu pengkajian yang lebih dalam. Ketika kita sudah agak longgar, fiskal kita sudah pada titik tertentu memungkinkan barulah,” imbuh Said.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian potensi korupsi pada pembiayaan partai politik.

Dia mengaku, saat ini KPK membutuhkan banyak berdiskusi dengan banyak pihak terkait kajian tersebut, khususnya partai politik.

“Saat ini KPK masih dalam tahap melakukan diskusi dengan para partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentunya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, hambatan, dan juga tantangannya, tentu dalam konteks upaya pencegahan korupsi,” kata Budi, dikutip Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan, saat ini KPK berharap setiap parpol bisa memberikan informasinya secara lengkap sehingga diagnosa atau kajian yang dilakukan KPK juga dapat menangkap permasalahan secara utuh.

“Sehingga temuan dan juga rekomendasi KPK juga bisa lebih terukur yang nantinya tentu untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan pada sistem politik dalam konteks pencegahan korupsi,” harap Budi.

Dia pun merinci, lingkup diskusi yang sedang dilakukan KPK saat ini yaitu penyebab utama tingginya beban partai politik untuk biaya kontestasi.

Kemudian, strategi apa yang dapat dilakukan partai untuk menekan biaya politik untuk mencegah pemenuhan biaya politik tinggi dengan cara ilegal.

“Selanjutnya, KPK juga berupaya mendiskusikan bagaimana mencegah pejabat publik terpilih melakukan upaya pengembalian modal politik dengan cara ilegal, dan tentu diskusi juga dilakukan terkait dengan mitigasi adanya benturan kepentingan pejabat terpilih terhadap donatur sebagai upaya balas budi dalam pembiayaan politik,” jelasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS