JAKARTA – Tingginya minat masyarakat Indonesia pergi haji menjadi pencermatan pemerintah dan DPR. Mengupayakan biaya murah bagi calon jemaah, sekaligus mengoptimalkan nilai manfaat bagi negara.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri menyampaikan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah menekan biaya haji. Terbaru, rencana Presiden Prabowo membangun kampung Indonesia di Mekkah.

Inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan bagi jemaah Indonesia. Sekaligus memperkuat hubungan bilateral dengan Kerajaan Arab Saudi. Konon, sudah ada lampu hijau dari Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman.

“Dengan lokasi yang dekat Masjidil Haram, jemaah, terutama lansia, akan sangat terbantu dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Saat ini, lanjut pemerintah telah berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 menjadi rata-rata Rp 89,41 juta. Turun dari Rp 93,41 juta pada 2024. Dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah rata-rata Rp 55,43 juta.

“Target biaya haji lebih murah dari Malaysia adalah ambisi yang realistis, mengingat Malaysia menerapkan skema subsidi melalui Lembaga Tabung Haji, dengan biaya jemaah mulai dari Rp 54,5 juta untuk kelompok berpenghasilan rendah,” lanjutnya.

Indonesia dapat mencontoh pendekatan ini dengan mengoptimalkan nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).  Untuk tahun 2025 telah disepakati sebesar Rp 6,83 triliun, lebih hemat dibandingkan tahun sebelumnya.

Soal optimalisasi nilai manfaat,  Abidin Fikri mengusulkan lima langkah konkret.

Satu, Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji. BPKH harus terus meningkatkan efisiensi investasi dana haji untuk menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar, sehingga dapat mensubsidi biaya jemaah tanpa membebani keuangan negara.

Dua, Efisiensi Operasional. Pemerintah perlu mendorong maskapai seperti Garuda Indonesia untuk mengurangi biaya penerbangan dengan menghilangkan komponen yang tidak esensial, sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo.

Tiga, Pemanfaatan Kampung Indonesia: Dengan memiliki fasilitas akomodasi sendiri di Makkah, biaya penginapan dapat ditekan signifikan, mengingat lokasi strategis dekat Masjidil Haram akan mengurangi kebutuhan transportasi.

Empat, Sewa Hotel Jangka Panjang. Sebagai solusi sementara sebelum Kampung Indonesia rampung, pemerintah dapat menyewa hotel untuk kontrak tiga hingga empat tahun, seperti yang telah diwacanakan, untuk menekan biaya akomodasi.

Lima,  Kerja Sama Bilateral. Komisi VIII mendorong Kementerian Agama untuk mempercepat negosiasi teknis dengan Arab Saudi, memanfaatkan konsesi tanah seluas 50 hektare untuk 100 tahun yang telah dijanjikan Pangeran Muhammad bin Salman.

Abidin menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI akan mengawal penuh realisasi rencana ini. Baik melalui pengawasan anggaran maupun koordinasi dengan Kementerian Agama, BPKH, dan Badan Penyelenggara Haji.

“Kami akan memastikan setiap langkah efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Harapan Presiden Prabowo agar jemaah tersenyum saat berhaji di bulan Juni 2025 harus menjadi kenyataan,” tambahnya.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS