JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mendukung layanan kesehatan gratis, melalui program UHC (Universal Health Coverage) yang telah dicanangkan Bupati Jember Muhammad Fawait, sejak 1 April 2025.

Dukungan tersebut disertai syarat, yakni agar Pemkab Jember lebih intensif melakukan sosialisasi dan penegakan hukum terkait program tersebut.

Pasalnya jika tidak diintensifkan, akan terulang kembali pembengkakan anggaran seperti era supati sebelumnya.

“Bisa disimak pada pandangan Fraksi PDI Perjuangan, bahwa kami mendukung 100 persen, atas program tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Jumat (11/4/2025).

Dan terkait program UHC tersebut Fraksi PDI Perjuangan seperti yang sudah disampaikan melalui pandangan fraksi, saat usulan perubahan SOTK beberapa waktu lalu siap menjadi garda terdepan terkait pengawalan programnya

Diketahui, pada era pemerintahan Bupati Hendy Siswanto, Pemkab Jember menanggung utang sebesar Rp 160 miliar. “Pembengkakan itu terjadi karena semakin banyak tanggungan pemerintah untuk membayar BPJS masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan,” sebutnya.

Pemkab Jember, tambah dia, memang telah menganggarkan sebesar Rp 300 miliar untuk layanan kesehatan gratis, per bulan April hingga Desember 2025.

“Jika anggaran itu belum mencukupi, maka bisa ditambah melalui perubahan APBD tahun 2025,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Jika sosialisasi kurang intensif, Widarto menghawatirkan akan terjadi gelombang migrasi dari BPJS mandiri ke BPJS PBI (penerima bantuan iuran), yang harus dibayar pemerintah.

“Jika semakin banyak yang berimigrasi, anggaran yang harus ditanggung pemerintah bisa saja tidak cukup, kecuali memang dianggarkan untuk 2,6 juta penduduk Jember,” jelasnya.

Untuk mencegah terjadinya migrasi besar-besaran itu, Widarto mengimbau agar dilakukan sosialisasi kepada perusahaan, yang punya kewajiban membayarkan BPJS Kesehatan para karyawannya.

“Termasuk kepada warga Jember secara perorangan, jika punya kemampuan membayar BPJS kesehatan secara mandiri, jangan lantas berimigrasi,” tutup Widarto. (martin/pr)