JAKARTA – Anggota Fraksi Perjuangan DPR RI Novita Hardini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus menjadi prinsip utama dalam perencanaan sektor pariwisata di Indonesia.

Pernyataan ini dia sampaikan dalam rapat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI Bersama Menteri Pariwisata, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Kebudayaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum, Selasa (11/3/2025).

Dalam rapat di gedung DPR RI itu, Novita mengkritisi proses penyusunan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan masyarakat dari struktur terkecil.

“Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, dalam perencanaan pembangunan pariwisata, rakyat harus terlibat secara langsung, bukan sekadar menjadi objek kebijakan,” tegas Novita.

Menurutnya, tidak perlu membuat aturan baru jika yang dibutuhkan adalah pendalaman substansi terhadap regulasi yang sudah ada.

“Jika Ibu Menteri benar-benar memahami substansi ini, seharusnya dalam dua hari saja sudah cukup untuk memperdalam 1.500 halaman draf yang ada. Konsolidasi juga bisa lebih efisien, tanpa harus memakan waktu hingga 15 hari,” imbuhnya.

Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu juga mengharapkan adanya gagasan besar yang inovatif dalam sektor pariwisata agar sektor ini dapat menjadi nadi pembangunan nasional, sebagaimana yang diharapkan dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo.

“Saya ingin melihat bagaimana pariwisata bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Saya berharap Ibu Menteri bisa menghadirkan strategi yang lebih visioner dan inovatif untuk mencapai target ini,” ujar Novita.

Dia mendorong pemerintah agar lebih serius dalam menyusun kebijakan pariwisata yang berbasis pada kebutuhan rakyat serta memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS