SURABAYA – Penyampaian visi-misi Wali Kota Surabaya periode 2025-2030, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (3/3/2025), dihadiri sejumlah kepala daerah di sekitar Kota Pahlawan.

Kepala daerah tersebut, yakni Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Sidoarjo Subandi, dan Bupati Bangkalan Lukman Hakim. Hadir pula Asisten I Pemprov Jatim Benny Sampirwanto.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, mengapresiasi langkah kolaboratif Pemkot Surabaya, DPRD, dan pemda sekitarnya.

Menurutnya, hal ini menandakan kesadaran pembangunan kawasan atau aglomerasi sudah semakin menguat di antara para pemangku kebijakan di kawasan Surabaya Raya.

“Kehadiran Bupati Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, perwakilan Gubernur Jatim, dan lintas instansi pemerintah dalam momen penyampaian visi-misi wali kota Surabaya memberi pesan pentingnya paradigma pembangunan kawasan, tak lagi tersekat kewenangan antar-daerah maupun antar-instansi pemerintah,” jelas Eri.

Dia menyebut momen itu sangat penting, karena menjadi bagian dari political will untuk mengintegrasikan pembangunan kawasan Surabaya Raya. Mulai terkait penanganan banjir, transportasi publik, hingga ketahanan pangan.

Apalagi setelah pelantikan kepala daerah, pemkab/pemkot menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lima tahunan 2025-2030.

“Kami harapkan RPJMD masing-masing daerah mampu memperkuat kolaborasi kawasan ini. Sehingga akan membuat Surabaya Raya dapat tumbuh lebih baik, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan antar-daerah,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

“Kami nilai tradisi baru ini langkah yang sangat baik. Saya juga dapat info, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tadi pagi juga datang ke DPRD Gresik untuk menghadiri penyampaian visi-misi bupati Gresik. Dan nanti juga akan ke Sidoarjo dan Bangkalan,” sambung Eri.

Dia juga mengapresiasi wali kota yang menyatakan dalam visi-misinya bahwa saat ini tak boleh lagi pembangunan dilakukan hanya berbasis batas administrasi kewilayahan kabupaten/kota, melainkan sudah harus berbasis kawasan atau aglomerasi.

Demikian pula pembangunan yang tak boleh lagi ego sektoral berdasarkan kewenangan, seperti terkait pengelolaan sungai yang kewenangannya lintas instansi pemerintah, mulai pusat sampai provinsi.

“Apa yang disampaikan Pak Eri Cahyadi sangat penting, karena pengembangan kewilayahan memang harus saling menggabungkan keunggulan. Kita menyebutnya aglomerasi. Kota-kota dunia juga seperti itu. Tak bisa lagi satu daerah berkembang tanpa melibatkan daerah sekitarnya melalui saling dukung keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitifnya masing-masing,” jelasnya.

Eri mengatakan, sebagai aglomerasi terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek, Surabaya Raya harus mampu melakukan gebrakan-gebrakan inovatif.

Dia optimistis hal itu bisa dilakukan, dengan awalan yang baik melalui kehadiran semua kepala daerah dalam penyampaian visi-misi masing-masing. Tentu juga dalam koordinasi pemerintah provinsi.

“Dengan skema yang baik, aglomerasi Surabaya Raya bisa kompetitif di tingkat global. Kita bisa belajar pengalaman Greater Mumbai, kawasan metropolitan Mumbai di India yang memetakan mana pusat jasa keuangannya, industrinya, permukimannya, dan sebagainya dengan daerah penyangga sekitarnya. Demikian pula Tokyo-Yokohama di Jepang, London dan beberapa wilayah utama di sekitarnya yang menjadi kawasan aglomerasi terbesar di Inggris,” jelas mantan pengurus HIPMI Jatim tersebut.

Eri mencontohkan pola pergerakan di Kota Surabaya yang juga berkaitan dengan daerah sekitarnya. Pergerakan masuk/keluar Surabaya mencapai 390.777 perjalanan per hari.

“Berdasarkan data, angka perjalanan dari Gresik mendominasi hingga 53% dari total pergerakan masuk/keluar Surabaya. Daerah lainnya seperti Sidoarjo 42,9%, Mojokerto 1,3%, dan Bangkalan 1,3%. Tentu ini bagaimana koordinasi yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi penting,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS