JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, S.S menegaskan, mengendalikan peredaran minuman keras (miras) di Jember khususnya, tak cukup hanya dengan regulasi. Tapi penyelesaian persoalan ekonomi dan pendidikan juga penting.
Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan itu, dalam acara dialog publik bertajuk “Penyakit Mabuk Miras, Adakah Solusinya?”
Di acara yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia di gedung Soetardjo Universitas Negeri Jember (Unej) Selasa (25/2/2025) itu Widarto menyatakan bahwa, Kabupaten Jember ini lebih baik terkait pengendalian penjualan miras. Karena Jember punya peraturan daerah (Perda).
“Bahkan tak hanya urusan peraturannya, penganggaran terkait penegakan perda juga ada. Meskipun dalam kondisi keterbatasan fiskal,” tegas Widarto.
Tapi perlu dipahami, tambah pria 43 tahun kelahiran Kabupaten Pacitan ini, menyelesaikan persoalan pengendalian miras juga harus dipetakan dari dua item. Yakni internal dan eksternal.
Dan untuk internal yang dimaksud adalah perlindungan kepada korban pengguna miras.

Contohnya, agar tidak jatuh ke komunitas pengguna miras, pendidikan dari internal keluarga atas dampak negatif yang diakibatkan jika mengonsumsi miras itu penting.
“Karena kalau keluarga dalam istilah Jawa bisa ngayomi, ngayemi, dan ngayani (menaungi, menenangkan dan menyejahterakan), maka jika mendapat persoalan larinya tidak ke miras sebagai pelampiasan,” tuturnya.
Dari sisi eksternal, lanjut Widarto,
Adalah upaya pengendalian peredaran miras dari sisi penegakan hukum.
Meskipun upaya ini tidak semudah membalik telapak tangan tetapi hal ini tetap harus dilakukan. Karena jika tidak, marak terjadi seperti saat ini, beredarnya minuman oplosan.
“Alkohol yang semula peruntukannya untuk kesehatan dicampur atau dioplos dengan obat-obatan kimia lain, dan itu membahayakan,” sebutnya.
Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini,.bagi Widarto tidak hanya perwakilan Polres, DPRD dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja. Keberadaan dan kehadiran eksekutif atau pemerintah juga penting. (art/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS