JEMBER – Ketua komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto menegaskan, jika ada pihak yang tidak ingin mensejahterakan petani, sama saja dengan membangkang keputusan presiden.

Penegasan itu lantang dia serukan saat menerima pengunjuk rasa dari masyarakat Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di halaman gedung DPRD Jember, Senin (24/2/2025).

Candra menyebutkan, Instruksi Presiden no 2 tahun 2025 sudah jelas, yakni percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharan jaringan irigasi untuk mendukung swasembaga pangan.

“Bukannya menolak investasi di Kabupaten Jember. Tapi Indonesia negara hukum. Sudah sepatutnya semua mengikuti aturan hukum yang berlaku,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebagaimana diketahui, ratusan masyarakat Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas ngelurug gedung DPRD di Jalan Kalimantan 86 Jember.

Mereka menuntut agar tambak-tambak modern yang sudah beroperasi puluhan tahun, ditutup operasionalnya.

Tuntutan itu disampaikan karena menurut mereka, limbah tambak di desa tersebut mencemari lingkungan, dan mengakibatkan turunnya produksi padi.

Sebelumnya produksi padi petani setempat mencapai 7 sampai dengan 8 ton per hektar sawah. Saat ini hasil produksi padi mereka tak sesuai ekspetasi petani.

Tak hanya itu, di beberapa wilayah bahkan sudah tidak bisa ditanami padi gegara PH air di sawah itu sudah tidak normal lagi.

Sementara itu, dalam aksi tersebut, ratusan masyarakat Desa Kepanjen dan aktifis PMII diterima di ruang audensi DPRD. Sedikitnya 20 orang perwakilan mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. (art/pr)