JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menyoroti strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran pasca efisiensi serta implementasi Tourism 5.0 yang berbasis AI dan digitalisasi.

Menurut Novita, salah satu program prioritas yang diusung adalah Tourism 5.0 berbasis kecerdasan buatan dan digitalisasi.

“Pertanyaannya, apakah Kementerian Pariwisata telah memiliki big data dan cloud platform tentang integrasi daerah-daerah wisata di Indonesia yang sedang berjalan saat ini?” ujar Novita, dalam Rapat Kerja Komisi VII bersama Kemenpar di Senayan Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Baca juga: Agar Tak Jadi Beban UMKM, Novita Minta Kejelasan Mekanisme Pembiayaan Rp 500 Juta dalam Program MBG

Legislator perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur itu juga mempertanyakan strategi Kemenpar dalam memastikan kebijakan pariwisata dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat desa.

“Kita tahu pak, bahwa sektor perhubungan dan infrastruktur ini sangat mendorong kemajuan sektor pariwisata. Namun dengan anggaran yang ada, bagaimana strategi Kementerian Pariwisata dalam menciptakan dynamic governance hingga ke tingkat desa agar pengelolaan pariwisata tetap dapat berjalan meskipun ada efisiensi anggaran?” tambahnya.

Terkait infrastruktur pendukung pariwisata, politisi PDI Perjuangan itu juga meminta kejelasan mengenai alokasi anggaran tahun 2025 pasca efisiensi yang dilakukan.

“Anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 ini masuk dalam rencana kerja yang mana setelah adanya efisiensi? Apakah tidak dijelaskan bagaimana mekanisme kolaborasi dengan sektor sektor terkait tentang pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata daerah? Karena jika targetnya adalah menjadi destinasi di tingkat global, bagaimana kita siap jika akses jalan belum memadai?” kata dia.

Dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, Novita Hardini menekankan pentingnya strategi yang matang agar Kementerian Pariwisata tidak memangkas sektor-sektor penting pembangunan yang memiliki multiplier effect menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS