SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih terus berupaya menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Pahlawan.

Pada 2024, Pemkot Surabaya telah melakukan sejumlah penanganan banjir secara bertahap. Mulai dari melebarkan kapasitas saluran, crossing saluran, menambah unit rumah pompa, pembangunan bozem, hingga normalisasi sungai.

Di awal 2025, pemkot kembali melakukan upaya penyelesaian banjir di Surabaya. Penyelesaian banjir di Surabaya menjadi salah satu program prioritas, dan telah dimasukkan ke dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sekitar Rp1,4 triliun.

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, akan ada anggaran tambahan yang sedang disiapkan pemkot, dan saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPRD Surabaya. Salah satunya adalah, anggaran prioritas untuk penanganan banjir tahun 2025.

“Kemarin (rancangan anggaran) sudah disampaikan, tapi masih ada koreksi-koreksi. Karena, nanti semua akan tahu jadi belanja wajibnya pemkot itu piro (berapa), nanti akan saya sampaikan itu ,” ujar Eri di Surabaya, Minggu (12/1/2025).

Dia menyebutkan, setelah anggaran itu disetujui, maka belanja wajib yang menjadi prioritas pemkot di 2025 akan disampaikan. Tujuannya, agar masyarakat tahu, proyek atau program apa saja yang menjadi prioritas utama pemkot di tahun ini.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mencontohkan, belanja wajib itu di antaranya seperti Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda), pembayaran BPJS, gaji pegawai, pembayaran listrik, hingga penyelesaian stunting.

“Nah, yang wajib-wajib itu berapa, sisanya baru digunakan untuk pekerjaan yang lainnya. Yang lainnya nanti juga akan saya sampaikan,” sebut Cak Eri.

Tidak hanya dirinya, masing-masing kepala dinas nantinya juga akan menyampaikan paparan anggarannya masing-masing. Salah satunya adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya.

“Nanti DSDABM akan menyampaikan (penyelesaian) banjir di Surabaya, itu ada 180 titik, lokasinya akan disebutkan semua. Nah, di titik ini nanti DSDABM juga akan menyampaikan secara terbuka, misal 1-5 (titik) itu satu catchment area (satu wilayah penanganan) dan 6-20 itu juga catchment area, maka dikerjakan langsung, tidak separuh-separuh lalu nggak jadi semua. Kemudian DSDADBM akan menyampaikan kembali, bahwa yang hilang banjirnya nomor 1-100, kemudian yang 80 (titik lainnya) masih ada banjir, karena apa? Ya nggak dikerjakan, kalau dikerjakan semua ya nggak jadi (tidak selesai),” paparnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan, hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar tahu secara rinci titik mana saja dan seperti apa penanganan banjir di Kota Pahlawan. Karena, penyelesaian banjir di Surabaya dilakukan secara bertahap menyesuaikan titik prioritas dan anggaran yang disiapkan.

“Misal (ada yang tanya) loh habis bangun box culvert kok masih banjir? Nah, box culvert di titik itu (satu catchment area) yang tidak banjir, sama seperti di Dukuh Kupang, Pakal Madya, itu sudah nggak banjir karena sudah dikerjakan, kalau di tempat lainnya ya masih banjir, karena (memang) belum dikerjakan, dan ada beberapa ratus titik tadi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ada skala prioritasnya. Dengan begitu, anggaran untuk penyelesaian banjir di Surabaya dapat teratasi secara maksimal.

Dirinya mencontohkan, seperti halnya penanganan banjir di perkampungan, itu juga harus ada skala prioritasnya. Jika di suatu kampung masih belum memiliki U-Ditch maka kemudian terjadi banjir, maka kampung itu akan dikerjakan terlebih dahulu oleh pemkot.

“Sing gak banjir yo nggak tak garap (yang nggak banjir ya nggak saya kerjakan), jadi bertahap di tahun berikutnya,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS