BANYUWANGI – Komisi IV DPRD Banyuwangi minta kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk memgawasi alih fungsi lahan dan program perkebunan hortikultura di kawasan hulu yang ditenggarai menjadi penyebab terjadinya banjir saat musim hujan.

Hal itu mengemuka pada rapat koordinasi (Rakor) Komisi IV DPRD Banyuwangi bersama SKPD mitra kerja di Gedung DPRD setempat, Jumat (20/12/2024).

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, mengatakan, ada beberapa wilayah yang kerab dilanda banjir saat hujan deras dengan intensitas tinggi, yakni Kecamatan Banyuwangi Kota, Kecamatan Pesanggaran dan kalibaru.

“Beberapa titik kawasan hulu ditengarai menjadi penyebab banjir karena adanya penggantian komoditas tanaman, dari awalnya tanaman keras yang bisa menyerap air beralih ke tanaman hortikultura,” ujar Patemo, Jum’at (20/12/2024).

Karena itu, Komisi IV berharap kepada dinas maupun pihak terkait untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi dan memastikan agar kawasan hulu aman dari risiko banjir.

Patemo juga menyampaikan, saat ini, masyarakat beberapa wilayah di Kecamatan Banyuwangi dihantui kekhawatiran akan terjadinya bencana banjir mengingat puluhan hektar lahan hutan, baik di wilayah perhutani, kehutanan dan perkebunan di daerah gantasan maupun erek-erek kawasan Ijen Kecamatan Licin, sudah ditebangi pohon-pohonnya.

“Kawasan erek-erek di Kecamatan Licin berisiko sebab tempat itu menjadi area pembangunan sutet Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelola oleh PT Medco Cahaya Geothermal. Ini harus menjadi perhatian,” tuturnya.

Tebangan-tebangan kayu bekas pembangunan sutet yang saat ini belum disingkirkan berpotensi menghambat aliran air. Material kayu juga bisa saja terbawa aliran hingga ke sungai apabila tak segera disingkirkan.

“Kayu-kayu bekas tebangan harus segera disingkirkan agar tidak menghambat aliran air. Langkah pembersihan segera sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya bencana yang dapat membahayakan masyarakat di wilayah hilir,” pinta politisi PDI Perjuangan itu.

Pada kesempatan tersebut, Komisi IV juga melakukan evaluasi kinerja pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2024. Hingga awal bulan Desember 2024, serapan anggaran pembangunan fisik telah mencapai 70 persen. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS