MOJOKERTO – Para petani di Kecamatan Dawarblandong sumringah saat disambangi calon bupati (cabup) Mojokerto nomor urut 1, Ikfina Fahmawati, Jumat (25/10/2024).

Kehadiran jago PDI Perjuangan di Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 ini menjadi sarana bagi para petani menitipkan harapan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Utamanya, di sektor pertanian.

Selain memastikan memperjuangkan aspirasi petani, bersama Gus Dulloh, Ikfina menegaskan komitmennya memenuhi kebutuhan para petani untuk meningkatkan produktivitas hasil panen.

“Nomor 1 yang dikeluhkan adalah persoalan air. Jadi, ini yang harus kita perhatikan. Selain melakukan peluasan SPAM (sistem penyediaan air minum), kami komitmen melakukan normalisasi waduk dan irigasi agar suplai air untuk petani tercukupi,” ungkap Ikfina, dikutip pewarta media ini, kemarin.

Langkah itu juga sudah direaliasikan pada periode pertama menjabat. Di era kepemimpinan Ikfina, seabrek proyek pembangunan irigasi, bendungan, hingga perluasan SPAM terus digeber.

Per-tahun ini, setidaknya ada 16 titik bendungan hingga saluran irigasi pertanian dibangun.

Sementara untuk perluasan SPAM berhasil menyasar 7.134 saluran rumah (SR). Termasuk normalisasi waduk untuk stok air petani di wilayah utara Sungai Brantas.

Meliputi, Waduk Temuireng, Cinandang, dan Gunungan, Brayublandong, serta Waduk Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi.

“Tinggal ke depan kita lanjutkan, kita perluas dan optimalkan lagi,” ujarnya.

Sedangkan untuk persoalan pupuk, di hadapan petani Ikfina menyatakan, meski menjadi kewenangan pemerintah pusat, pihaknya tetap memberikan dukungan dengan mengusulkan alokasi pupuk melalui e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok).

“Saya lihat, dari yang kita ajukan pupuk melalui e-RDKK disetujui pemerintah pusat. Yang diberikan untuk Kabupaten Mojokerto sudah lebih dari 90 persen. Nanti akan terus dipenuhi semua,” ungkap Ikfina.

Sesuai kebijakan pemerintah pusat, tahun depan penggarap persil lahan Perhutani juga bakal mendapatkan pupuk bersubsidi, meskipun lahannya bukan milik petani.

Terlebih, ke depannya pemerintah daerah harus menghadapi persoalan swasembada pangan. “Saat ini mulai dilakukan pendataan, dan insya Allah tahun depan sudah bisa digunakan, yaitu untuk petani persil,” tandas Ikfina. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS