SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Daniel Rohi mendorong Pemerintah Provinsi Jatim lebih memperhatikan para nelayan dan pengusaha perikanan, khususnya di kawasan Malang Selatan.

Pasalnya, sebut Daniel Rohi, ribuan nelayan di wilayah Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Sumber Manjing Wetan yang kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar itu, sampai sekarang belum dapat dukungan fasilitas dan infrastruktur dari pemerintah.

“Jumlah nelayan di Sumber Manjing Wetan sebanyak 4.000 orang lebih dan memberikan PAD sebesar Rp 5 miliar pertahun dari hasil tangkapan ikan. Namun kontribusi para nelayan dan para pengusaha perikanan setempat belum ditopang oleh dukungan fasilitas dan infrastruktur dari pemerintah secara optimal,” beber Daniel Rohi di Surabaya, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, perikanan merupakan salah satu sektor andalan dalam mendongkrak perekonomian Jawa Timur dan nasional.

Kabupaten Malang, khususnya Malang Selatan di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, sebutnya, merupakan salah satu pusat perikanan tangkap yang kontribusinya signifikan. Yakni memproduksi ikan sebanyak 16.503 ton pada tahun 2021 dengan nilai Rp 286.631.992.

Data tersebut dia peroleh ketika berdialog dengan para perwakilan nelayan Sumber Manjing Wetan pada 6 November 2023 lalu

Di sela dialog, para nelayan menginformasikan bahwa sarana fisik di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) Pondokdadap, Kabupaten Malang, sudah lama tidak ada pembangunan fisik.

Pembangunan fisik terakhir oleh Dinas KKP Jatim adalah pada tahun 2010 atau 13 tahun yang lalu. “Padahal kapasitas daya tampung kapal di PPP Pondokdadap menurut nelayan saat ini sudah terlalu padat atau overload,” ujarnya.

Daniel mengungkapkan, ada beberapa keluhan yang disampaikan para nelayan dan pengusaha perikanan.

Yakni pertama, sejak 2016 kelompok nelayan telah mengajukan pengerukan sedimentasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di area bongkar sekoci, namun sampai sekarang belum terealisasi. Padahal, pengerukan ini dinilai penting agar jumlah sekoci dan kecepatan bongkar muat bisa berlangsung cepat.

Kedua, para nelayan berharap ada tambahan dermaga jetty hingga 180 meter dari kondisi eksisting sekitar 70 meter, termasuk pembuatan atap atau kanopi.

Ketiga, ada penambahan area tambat labuh karena dermaga yang ada saat ini sudah tidak cukup. “Dampaknya antrean kapal saat bongkar menyebabkan berkurangnya mutu ikan akibat terlalu lama menunggu,” terang Daniel.

Keempat, penambahan fasilitas berupa perluasan dermaga ponton, dan pengerukan kolam labuh.

“Untuk jangka panjang perlu pemerintah harus menginisiasi atau mendorong investor untuk membangun pabrik untuk industri hilir perikanan, yakni tepung ikan. Hal ini untuk mengurangi biaya transpor, karena selama ini bahan baku harus dibawa ke Banyuwangi,” sebutnya.

Selain perbaikan dan pengembangan fisik pelabuhan perikanan, lanjut Daniel Rohi, para nelayan juga minta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kebijakan yang merugikan para nelayan. Yakni minta Kementerian Kelautan dan Perikanan meninjau ulang Surat Edaran (SE) Nomor B.701/MEN-KP/VI/2023.

“Sebab, SE tersebut membebani para nelayan kecil, migrasi kapal perikanan dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) perikanan,” jelas legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Menyikapi PNBP khususnya aturan mengenai kuota, menurut Daniel, nelayan merasa kuota tidak bisa dibatasi karena dalam satu musim jumlah dan nilai produksi ikan tidak bisa diprediksi. Sedangkan nelayan butuh pembiayaan untuk operasional.

“Selain itu, membatasi fishing ground juga tidak realistis karena para nelayan sekoci menyampaikan, fishing ground saat ini hingga 300 mil dari garis pantai, karena di area di bawah itu hasil tangkapan sangat minim,” sebutnya.

Untuk solusi penyelesaian masalah yang disampaikan para nelayan, Daniel Rohi minta Pemerintah Provinsi Jatim perlu memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan mereka dari hulu sampai hilir.

“Dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar regulasi yang memberatkan para nelayan ditinjau kembali, agar para nelayan lebih produktif dalam berkontribusi bagi perekonomian Jawa Timur maupun nasional,” pungkas Daniel. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS