SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Kota Pahlawan turun menjadi 4,65 persen. Menurutnya, itu berkat gotong-royong semua pihak yang berperan dalam pengendalian warga kategori miskin di Jawa Timur.

“Kemiskinan di Surabaya bisa dikendalikan berkat gotong-royong semua pihak dalam upaya pencegahan hingga penanggulangan warga miskin,” ujar Armuji, Selasa (31/10/2023).

Data resmi BPS Kota Surabaya yang dikeluarkan pada 25 Oktober 2023, mencatat persentase penduduk miskin di Kota Surabaya sebesar 4,65 persen. Jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita dan per bulan di bawah garis kemiskinan/GK di Kota Surabaya pada Maret 2023 mencapai sekitar 136,37 ribu jiwa. Jumlah ini, berkurang sebesar 1,84 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 sebesar 138,21 ribu jiwa.

Cak Ji, sapaan akrab Armuji, mengatakan, Kota Surabaya merupakan salah satu daerah dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, hal tersebut juga berkat upaya percepatan pemulihan ekonomi yang efektif pasca-pandemi Covid-19.

“Konsentrasi dengan menekan pengangguran melalui program padat karya, pemberdayaan UMKM hingga bursa kerja bagi warga Kota Surabaya sendiri,” ujarnya

Politisi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan, beberapa program unggulan Pemkot Surabaya dinilai bisa menekan angka kemiskinan di antaranya padat karya, program beasiswa pendidikan bagi warga tidak mampu serta program yang mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

“Kami juga semua bekerja sama untuk terus melakukan pendataan dan pengawasan bagi warga yang tidak mampu lalu diberikan intervensi kebijakan. Jadi, bukan menghapus datanya namun menghapus kemiskinan itu sendiri,” jelasnya.

Cak Ji menceritakan, salah satu hal konkret kegiatan padat karya yang telah dinikmati warga Surabaya, di antaranya, kalangan ibu-ibu pelaku UMKM dengan menjadi penyedia bantuan makanan bagi lansia, balita stunting atau kerdil hingga usaha binaan Pemkot Surabaya.

“Dari situlah merupakan cerminan bahwa APBD (anggaran pendapatan belanja daerah, red) untuk rakyat, bisa dirasakan segenap lapisan masyarakat,” pungkasnya. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS