JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menilai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jember belum merata. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Alfan Yusfi, dalam sidang paripurna Perubahan APBD 2023, di Kantor DPRD Jember, Senin (9/10/2023).

“Pembangunanan infrastrutur di Kabupaten Jember belum merata hingga ke jalan-jalan desa. Masih banyak kami temukan jalan-jalan yang masih rusak parah,” ujar Alfan.

Menurut Alfan, terjadi kelemahan perencanaan dari Dinas PU Bina Marga, Dinas Cipta Karya, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, karena hingga Oktober 2023 tidak ada kejelasan pembangunan yang signifikan.

“Sementara pada Februari 2023, sudah pernah di-launching kegiatannya, namun dibatalkan karena alasan tidak jelas,” terangnya.

Sementara itu, terdapat jalan dan trotoar yang sudah diperbaiki, tetapi masih dalam kondisi rusak di lingkungan Jalan Gajah Mada. Padahal itu merupakan kewenangan nasional, akan tetapi dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

“Seharusnya anggaran dipergunakan untuk aset milik Pemkab Jember. Hal itu semakin memperjelas bahwa perencanaan pembangunan lemah,” ujarnya.

Alfan juga menegaskan, pihaknya meminta Pemkab Jember menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang hanya akan menyebabkan rendahnya kualitas proyek.

“Semoga terhindar dari terjadinya praktik-praktik pemotongan, setoran, serta fee-fee yang tidak jelas,” tandasnya. (alfian/set)