SURABAYA – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) berlangsung di Kota Surabaya pada 6-10 Mei 2025. Sebanyak 98 wali kota se-Indonesia mendatangi Surabaya untuk menjalankan agenda penting terkait konsolidasi pembangunan perkotaan.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, Munas Apeksi menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi pembangunan perkotaan di tanah air. Termasuk memperkuat pemenuhan hak warga atas kotanya dalam berbagai aspek.

“Kota-kota kini telah menjadi pusat ekonomi, budaya, inovasi sosial, dan teknologi yang perannya sangat signifikan bagi perkembangan Indonesia. Maka Munas Apeksi di Surabaya kali ini punya momentum sangat strategis untuk memetakan arah pembangunan perkotaan di tengah beragam tantangan yang ada,” ujar Eri Irawan, Kamis (8/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut sejumlah aspek penting yang perlu menjadi fokus bagi pembangunan perkotaan dengan menjadikan partisipasi publik sebagai basis pembangunan aspek-aspek tersebut.

Aspek pertama, kota hijau demi masa depan generasi mendatang. Kawasan kota-kota di dunia telah menyita penggunaan 78 persen energi global. Artinya, kawasan kota sangat rakus energi, yaitu 78 persen dari energi dunia tersedot di kota-kota.

Eri mengapresiasi pada Munas Apeksi di Surabaya terdapat forum lingkungan hidup yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dari 98 kota untuk membahas beragam inisiatif terkait pengelolaan kota berkelanjutan.

”Penting bagi kita untuk mereposisi paradigma pembangunan kota menuju kota hijau berkelanjutan melalui strategi terpadu yang melibatkan pengendalian ruang, penanganan banjir berbasis solusi alam, optimalisasi energi baru terbarukan, peningkatan kawasan rendah emisi, penguatan transportasi publik, manajemen sampah berorientasi hulu, dan sebagainya,” urainya.

Aspek kedua, penyediaan hunian layak bagi masyarakat, termasuk di dalamnya penataan wilayah kumuh yang tidak layak sebagai tempat tinggal. Arah kebijakan ini harus didedikasikan pada upaya memperbanyak hunian vertikal sebagai upaya pengendalian ruang, termasuk agar daerah-daerah tangkapan air tidak beralih menjadi permukiman.

”Kota-kota harus menjadikan hak atas ruang hidup sebagai salah satu prioritas, dengan peta jalan pemenuhan hunian layak, terutama berorientasi pada hunian vertikal. Selain skema dukungan dana dari pemerintah untuk hunian vertikal, model-model partisipatoris berbasis koperasi menjadi opsi yang layak dilirik sebagai bagian dari pemberdayaan warga,” jelas Eri.

Aspek ketiga, lanjut dia, adalah pemenuhan air bersih sebagai hak warga kota. Hal ini antara lain terkait ketersediaan, kualitas, dan akses warga terhadap air.

”Perubahan iklim dan pengelolaan limbah asal-asalan menjadi faktor yang sangat memengaruhi ketersediaan dan kualitas air bersih bagi warga kota, dan ini dampak jangka panjangnya terkait kesehatan dan kualitas hidup warga,” paparnya.

Aspek keempat adalah pendekatan data dan sains dalam pembangunan kota. Munas Apeksi menjadi strategis karena terdapat Forum Bappeda yang bisa menjadi instrumen manajemen pengetahuan (knowledge management) bagi pengembangan kota ke depan.

”Apeksi berperan strategis sebagai pusat pengetahuan untuk berbagi praktik pembangunan berbasis data dan sains, sehingga arah kebijakan kota semakin terukur,” sebut Eri.

Dia menambahkan, Surabaya sebagai tuan rumah Munas Apeksi juga semakin mengukuhkan posisi Surabaya sebagai destinasi MICE yang turut menggerakkan ekonomi kota.

“Ini juga kesempatan baik bagi Surabaya untuk menyebarkan kabar baik tentang inovasi dan transformasi kota ke seluruh Indonesia,” ujarnya.

Eri juga melihat masa depan kota dipenuhi optimisme setelah melihat forum Youth City Changers (YCC) di Munas Apeksi, di mana ratusan anak muda dari 98 kota berkolaborasi dan berbagi pengetahuan terkait beragam inovasi sosial-teknologi di masing-masing kota.

”Kita bisa optimistis melihat anak muda berbagi aksi soal ekonomi sirkular, penguatan literasi, gerakan pro transportasi publik, pelestarian sungai, dan sebagainya,” pungkasnya. (nia/pr)