Jumat
09 Oktober 2026 | 6 : 52

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

6 Catatan Kritis PDI Perjuangan DPRD Tulungagung terhadap Raperda RPJMD 2025-2029

PDIP-Jatim-Fraksi-PDIP-Tulungagung-20082025

TULUNGAGUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 di Kantor DPRD setempat, Rabu (20/8/2025).

Seluruh fraksi DPRD Tulungagung menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda setelah mendapat keputusan evaluasi dari Gubernur Jatim.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung memberikan beberapa catatan kritis yang dituangkan dalam dokumen pendapat akhir fraksi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung, Sumarno,mengatakan, ada 6 catatan kritis yang dirangkum dalam pendapat akhir fraksi terhadap Raperda RPJ MD Tulungagung Tahun 2025-2029.

Menurutnya, RPJMD merupakan dasar perwujudan dari visi-misi kepala daerah yang dijabarkan dalam program prioritas di setiap tahunnya.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditingkatkan dan seluruh potensi pendapatan dikelola secara maksimal.

“Kami meminta agar pembiayaan dilaksanakan dengan tepat sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam visi-misi untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan,” ujar Sumarno.

Catatan kritis berikutnya adalah meminta program prioritas pemerintah daerah menjadi strategi dalam mewujudkan rencana pelaksanaan program yang telah dirumuskan di dalam target realisasi kegiatan setiap tahun.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar RPJMD Kabupaten Tulungagung menjadi arah pembangunan daerah yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat kecil.

“Catatan kritis kelima adalah meminta pemerintah daerah untuk mewujudkan program-program kerakyatan seperti kesehatan gratis, pendidikan berkualitas dan pemberdayaan ekonomi lokal dan menjadi prioritas utama dalam implementasi RPJMD,” terangnya.

Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah melakukan penguatan nilai-nilai gotong royong, keberpihakan kepada petani, buruh dan UMKM sebagai ujung tombak perekonomian rakyat. (sin/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dari Hulu hingga Hilir

JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah meminta penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan ...
KABAR CABANG

DPC Banyuwangi Tuntaskan Musran dan Musanran, 217 Ranting serta 840 Anak Ranting Terbentuk

BANYUWANGI – DPC PDI Perjuangan Banyuwangi telah menuntaskan pelaksanaan Musyawarah Ranting (Musran) dan Musyawarah ...
LEGISLATIF

Puan di Forum IPU: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Haruslah Adil

Puan Maharani menegaskan di Sidang Umum IPU ke-153 bahwa tata kelola pemerintahan yang baik haruslah adil, ...
LEGISLATIF

Desak PSU Perumahan Vaganza Segera Diserahkan ke Pemkab Malang, DPRD Siap Kawal

MALANG – Komisi III DPRD Kabupaten Malang mendesak Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Vaganza segera ...
SEMENTARA ITU...

Prof Kyungyon Moon Apresiasi Inovasi Bupati Trenggalek, Siapkan Program Pemberdayaan Pemuda

TRENGGALEK – Inovasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapat apresiasi dari Prof. Kyungyon Moon dari Jeonbuk ...
LEGISLATIF

DPRD Banyuwangi Ajukan Raperda Inisiatif Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk Dibahas

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang ...