SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalin nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Penandatanganan kerja sama dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua IDI Cabang Surabaya dr. Muhammad Shoifi di ruang kerja wali kota, Rabu (28/1/2026).

Kerja sama tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan anak dan remaja, kesehatan perempuan dan reproduksi, penanganan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, obesitas, penyakit degeneratif, kanker, serta penanggulangan tuberkulosis (TBC).

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, kolaborasi ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif berbasis data dan sains, dimulai dari tingkat RW melalui pemetaan kondisi kesehatan warga secara detail. “Kami ingin mengetahui persoalan kesehatan di setiap RW, bukan hanya penyakit, tetapi juga kondisi seperti stunting dan ibu dengan risiko tinggi. Dari situ, kita bisa menyusun langkah penanganan yang tepat,” kata Eri.

Dia menjelaskan, data yang dihimpun akan membentuk klaster-klaster kesehatan di setiap RW. Melalui kajian IDI, Pemkot Surabaya akan mengetahui sektor kesehatan yang membutuhkan penanganan prioritas.

“Dari pemetaan itu, kita bisa tahu Surabaya darurat kesehatan di sektor apa, lalu kita susun langkah penanganannya,” ujarnya.

Eri menekankan, indikator keberhasilan program bukan pada tingginya kunjungan rumah sakit akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah, melainkan pada meningkatnya kunjungan untuk pemeriksaan kesehatan rutin.

“Daerah yang baik bukan daerah dengan kunjungan rumah sakit tinggi karena sakit, tetapi kunjungan untuk cek kesehatan rutin. Itu artinya masyarakat sehat dan upaya preventif berjalan,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot dan IDI akan menyusun timeline pelaksanaan program, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga dokter di puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu).

“Selama ini pustu umumnya hanya diisi bidan dan perawat. Kami berharap kebutuhan dokter di pustu bisa terpenuhi sehingga warga tidak ragu untuk berobat,” katanya.

Pemetaan klaster kesehatan juga akan menjadi dasar perencanaan anggaran. Eri menyebut, anggaran kesehatan setiap RW akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan dan disinergikan pada tingkat kota.

“Setiap RW berbeda kebutuhannya. Dengan pendekatan ini, anggaran benar-benar berbasis kebutuhan nyata,” ujarnya.

Ia optimistis program ini dapat meningkatkan derajat kesehatan warga, menekan angka stunting serta kematian ibu dan anak, dan meningkatkan usia harapan hidup masyarakat. Sejumlah RW akan ditetapkan sebagai percontohan mulai Mei 2026 sebelum diterapkan secara menyeluruh.

Sementara itu, Ketua IDI Cabang Surabaya dr. Muhammad Shoifi menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai visi kolaboratif Pemkot Surabaya menjadi modal penting peningkatan layanan kesehatan.

“IDI Surabaya memiliki sekitar 7.600 anggota, mulai dari guru besar, dokter spesialis, hingga mahasiswa kedokteran. Potensi ini siap kami kerahkan untuk mendukung program kesehatan berbasis data dan sains hingga tingkat RW,” kata Shoifi.

Dia meyakini kolaborasi ini akan menghasilkan intervensi kesehatan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi masyarakat Surabaya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS