JEMBER – Anggota Komisi B DPRD Jember, Suharto, menilai kemanfaatan program optimalisasi lahan (oplah) dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Kabupaten Jember belum dapat diukur secara jelas.

Pasalnya, sebanyak 107 titik oplah yang dibangun melalui mekanisme anggaran swakelola pemerintah bersama kelompok tani tersebut belum memiliki data tingkat keberhasilan yang dapat ditunjukkan secara rinci.

Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember yang diharapkan mampu menyajikan informasi terkait capaian program tersebut, dinilai belum dapat memberikan data yang dibutuhkan.

Baca juga: Candra Soroti Minimnya Respons DTPHP Jember dalam Pemenuhan Data Pertanian

Kepala DTPHP Jember, Mochamad Djamil, juga tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Jember yang digelar pada Rabu (18/2/2026).

Kepada wartawan, Suharto menyampaikan bahwa hasil inspeksi mendadak (sidak) di tiga lokasi oplah pada Selasa (3/2/2026) menunjukkan pembangunan secara teknis belum berjalan maksimal.

“Contohnya di lokasi oplah di Desa Banjarsari, air dari tandon penampungan untuk pengairan sawah tidak bisa dimanfaatkan karena posisi penampung lebih rendah dari lahan sawah yang akan diairi,” ujar Suharto.

Ia menambahkan, kelompok tani sebenarnya berharap program yang bersumber dari APBN tersebut dapat mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

Menurutnya, tim teknis yang dilibatkan, termasuk dari Universitas Jember, seharusnya mampu menyesuaikan perencanaan dengan kondisi lapangan agar program benar-benar berdampak pada peningkatan produksi pertanian. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS