JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyayangkan belum dipenuhinya permintaan data kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember yang dinilai penting untuk mendukung pembahasan berbagai persoalan sektor pertanian di daerah tersebut.

Menurut Candra, data yang diminta DPRD dibutuhkan sebagai bahan analisis dalam mengurai sejumlah persoalan pertanian yang selama ini dikeluhkan petani. Data tersebut meliputi luas lahan pertanian, data e-RDKK, hingga informasi program Kementerian Pertanian RI, khususnya program optimasi lahan (oplah) yang menjadi sorotan sejumlah kelompok tani.

Ia menilai proses pembahasan menjadi tidak maksimal karena kepala dinas terkait beberapa kali tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Jember. “Begini repotnya jika pimpinan dinas tidak hadir. Sudah beberapa kali RDP, tetapi kepala dinas tidak datang,” ujar Candra, Rabu (18/2/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, permintaan data tersebut seharusnya menjadi perhatian serius, mengingat seluruh program yang dijalankan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan, apa urgensinya sampai data sulit disampaikan. Penggunaan anggaran yang berasal dari uang rakyat tentu harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.

Candra menambahkan, kebutuhan data sebenarnya telah dicantumkan secara jelas dalam surat undangan RDP, sehingga semestinya dapat disiapkan sebelum rapat berlangsung. Terlebih, RDP tersebut bukan kali pertama digelar.

Dalam rapat yang sama, perwakilan DTPHP Jember, Mochamad Khozim, menyampaikan bahwa permintaan data akan diteruskan kepada kepala dinas. Ia juga menyatakan pihaknya hanya dapat menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kewenangan dan informasi yang dimilikinya.

Diketahui, Komisi B DPRD Jember telah menggelar RDP bersama DTPHP sebanyak tiga kali. Selain itu, anggota dewan juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan, yakni terkait ketersediaan pupuk di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, serta peninjauan program optimasi lahan di tiga desa di Kecamatan Bangsalsari.

Namun, rangkaian RDP dan sidak tersebut dinilai belum menghasilkan kesimpulan karena sejumlah pihak yang dibutuhkan keterangannya tidak hadir. Rapat akhirnya merekomendasikan pemanggilan kembali pihak-pihak terkait guna memperoleh data dan penjelasan yang diperlukan. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS