SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur H Sirmadji Tj memastikan, tak ada pengerahan massa terkait sidang akhir Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan perkara sengketa hasil pemilu presiden 2014. “Tak ada pengerahan massa. Semua kita percayakan kepada MK,” tandas Sirmadji, Rabu (20/8/2014).

Menurut Sirmadji, semua elemen pendukung Jokowi-JK di Jatim akan menghormati apa pun putusan MK. Dia juga mengajak masyarakat memberikan keleluasaan kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan. “Apapun keputusannya, maka kita hormati,” ujarnya.

Sirmadji berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjelang pembacaan putusan MK. Pihaknya juga siap menghormati andaikata majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon, sekalipun memutuskan pilpres ulang di sebagian tempat.

“Tetap kita hormati, tetap kita ikuti. Tetap bergotong-royong untuk memilih calon yang merakyat,” katanya. “Diulang berapa kalipun, presiden dan wakil presidennya tetap Jokowi-JK,” tegasnya.

Tim advokasi Jokowi-JK, tambah dia, telah memberikan data-data yang diperlukan dalam persidangan di MK. Oleh karena kitu, pihaknya yakin MK akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Seperti diketahui, MK akan memutus perkara sengketa Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Kamis (21/8/2014). Kubu Prabowo-Hatta menuding penyelenggara pemilu melakukan kecurangan secara terstruktur, terencana, masif hingga menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Sementara itu, Relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla Jawa Timur mengimbau seluruh massa pendukung tetap tenang dan tidak melakukan aktivitas yang berujung pada pengerahan massa, dalam menyikapi putusan MK.

“Imbauan ini untuk seluruh massa pendukung Jokowi-JK se-Jatim, kami minta semua tenang di rumah masing-masing dan berdoa, ndak usah pengerahan massa,” kata Marhaen Djumadi, Wakil Ketua Tim Relawan Jokowi-JK Jawa Timur.

Menurut Marhaen, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa lebih utama ketimbang berunjuk rasa yang berujung pada perpecahan. Dia optimistis, MK dalam mengambil keputusan akan objektif sehingga keputusannya tidak akan terpengaruh oleh tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS