LAMONGAN – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mewajibkan semua pengurus, kader dan simpatisan, mengamankan rekomendasi DPP tentang pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah dalam Pilkada 2015.

“Siapa yang tidak mendukung, maka akan menerima sanksi organisasi,” tegas Hasto, saat di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan, Sabtu (22/8/2015).

Dia merinci jenis sanksi yang diberlakukan, mulai yang ringan sampai terberat berupa pemecatan. “Sangat jelas, bisa berupa pemecatan, pembebastugasan, peringatan keras,” ujarnya.

Selama sehari di Jawa Timur, Hasto bertemu dengan pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang mendapat rekomendasi DPP PDI Perjuangan. Yakni di Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo.

Seperti di Lamongan, DPP PDI Perjuangan memberikan rekomendasi untuk pasangan Fadeli – Kartika Hidayati (Fakta) sebagai bakal calon bupati-wakil bupati Lamongan. Hasto mewajibkan semua pengurus dan kader PDI Perjuangan di Lamongan memperjuangkan cabup petahana yang berpasangan dengan legislator DPRD Jawa Timur itu.

Siapapun calon kepala daerahnya, tegas Hasto, kalau sudah mendapat rekomendasi yang diteken Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, maka wajib hukumnya bagi semua kader wajib untuk mendukung dan mengamankan rekomendasi itu.

“Ketika DPP sudah memutuskan maka itu bersifat intruksional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran partai, ini yang dinamakan disiplin kepartaian,” tandasnya.

Dalam Pilkada 2015, DPP PDI Perjuangan merekomendasikan pasangan incumben Fatkhul Huda-Noor Nahar Husain (HudaNoor) sebagai calon bupati-wakil bupati Tuban, Fadeli-Kartika Hidayati (Fakta) sebagai calon bupati-wakil bupati Lamongan, Khusnul Huluq-Achmad Rubai (Berkah) sebagai calon bupati-wakil bupati Gresik, serta MG Hadi Sutjipto-Abdul Kholik (Hatiku) sebagai calon bupati-wakil bupati Sidoarjo. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS