Kamis
23 Oktober 2025 | 11 : 12

Pramono: Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Akan Naik

pramono anung

pramono anungJAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung yakin, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali meningkat. Dasarnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sekarang kembali menguat.

Tidak hanya itu, kata Pramono, Presiden Jokowi juga terus mengupayakan pemadaman kebakaran hutan dengan meninjau lokasi secara langsung dan meminta bantuan luar negeri untuk penanganannya.

Pernyataan mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu disampaikan untuk menanggapi hasil survei Indo Barometer yang dirilis pada Kamis (8/10/2015). Menurut Pramono, hasil survei tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan publik pada pemerintah karena survei dilakukan di media pekan pertama sampai pekan ketiga September 2015.

Di waktu tersebut, jelas dia, pemerintah tengah menghadapi banyak masalah. Di antaranya adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan kebakaran hutan yang tidak kunjung selesai.

“Tapi kalau survei dilakukan pada hari ini, kami yakin persoalan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi, pada pemerintahan akan naik kembali,” tandas Pramono, kemarin.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi selalu mengawasi kinerja seluruh menteri-menterinya. Evaluasi terhadap kinerja menteri juga dilakukan berkala dengan meminta pasokan data dari Seskab dan Menteri Sekretaris Negara.

Pihaknya memastikan bahwa evaluasi kinerja menteri tersebut dilakukan secara objektif. Kalaupun akan berujung pada perombakan kabinet, jelasnya, hal itu sebagai hak prerogatif presiden, dan tidak akan terpengaruh oleh hasil penelitian lembaga survei.

Soal usulan mengenai revisi terhadap Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkap Pramono, pemerintah baru akan menyampaikan responnya setelah nanti DPR resmi meminta. Saat ini belum waktunya pemerintah menunjukkan sikap apapun terkait inisiatif merevisi UU KPK itu, karena ini masih urusan DPR.

“Kalau pemerintah mengambil sebuah kebijakan ya domainnya di domain pemerintah, kemudian pada saatnya dilakukan pengawasan oleh parlemen,” ujar Seskab seraya menegaskan, sekarang ini pemerintah sedang menunggu proses yang ada di Parlemen.

Meski demikian, menurut Pramono, Pemerintah memperhatikan seluruh pro kontra aspirasi yang ada. Bukan hanya yang kontra, yang pro pun juga ada.

“Nah, yang pro kontra itu semuanya diperhatikan oleh pemerintah, tetapi bagaimana sikap pemerintah ya nanti. Kalau saya ngomong sekarang, pasti saya ngarang,” tuturnya. (goek/*)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Salah Satu Wakilnya Tersangkut Masalah Hukum, Widarto: Kinerja DPRD Jember Masih Normal

JEMBER – Penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember terhadap salah satu Wakil Ketua DPRD ...
LEGISLATIF

Budi Wahono Realisasikan Aspirasi Warga, Jalan Desa Bacem Kini Mulus Dihotmix

MADIUN — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono, terus membuktikan komitmennya dalam ...
LEGISLATIF

Candra: Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi Melegakan Petani

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, kebijakan pemerintah pusat menurunkan harga pupuk ...
SEMENTARA ITU...

GOW Gelar Gebyar Wirausaha Perempuan, Eri Cahyadi Berharap UMKM Naik Kelas

SURABAYA – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Surabaya kembali menggelar Gebyar Wirausaha Perempuan 2025 yang ...
KABAR CABANG

Banteng Kota Malang Teguhkan Semangat Kebangsaan di Hari Santri Nasional 2025

MALANG – PDI Perjuangan Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ...
KRONIK

Gemakan Yalal Wathon, PDI Perjuangan Rayakan Hari Santri dengan Paduan Suara Lintas Iman

JAKARTA – Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar DPP PDI Perjuangan di Sekolah ...