Selasa
01 September 2026 | 3 : 11

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Workshop, Agus Wicaksono Ajak Warga Ambulu Jadikan Pemilu Momen Perbaiki Kondisi Bangsa

IMG-20231121-WA0016_copy_832x467

JEMBER – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Agus Wicaksono, S.Sos melaksanakan workshop sosial di rumah bapak Sigit, Dusun Sidomulyo Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu, Senin (20/11/2023).

Workshop kali ini, pihaknya mengangkat tema Manajemen Konflik Sosial di Tahun Politik dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Adapun peserta dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda se-Kecamatan Ambulu.

H. Agus Wicaksono, S.Sos, mengatakan bahwa pesta demokrasi sudah dekat, yakni 14 Februari 2024. Pihaknya mengajak, supaya momentum Pemilu digunakan sebagai proses bagaimana memperbaiki bangsa Indonesia melalui demokrasi.

“Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan transparan. Meskipun, kita ketahui bersama masih saja kita temui kasus korupsi di pemerintahan ini,” terang Agus Yudha sapaan akrabnya.

Meski demikian, kata Agus Yudha, demokrasi di Indonesia tidak sepenuhnya salah. Pasalnya, demokrasi di Indonesia nampak sangat liberal sekali.

“Siapa yang punya uang, akan dipilih. Sementara, calon yang tidak punya uang, meskipun mempunyai semangat dan kualitas serta siap memperjuangkan hak rakyat, tidak akan dipilih,” jelasnya.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur itu menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat kini sangat minim sekali.

Pasalnya, masih banyak calon pemimpin ketika sudah jadi ternyata tidak berani teriak lantang dalam mengupayakan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Tegas Agus Yudha, memilih pemimpin haruslah calon pemimpin yang berani berteriak lantang ketika hak-hak masyarakat belum diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebagai warga negara harus memilih calon pemimpin yang bisa memikul beban berat guna menyelamatkan bangsa Indonesia.

“Masyarakat Indonesia sangat mudah sekali diadu domba. Siapapun calon yang didukung, baik calon legislatif maupun calon presiden. Mari berkampanye secara santun, berpolitik bahagia untuk semua masyarakat,” tegasnya.

Hal tersebut menjadi kewajiban semua masyarakat guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kata Agus Yudha, jangan sampai memilih calon pemimpin yang mengedepankan politik identitas dalam meraup suara di pemilu.

“Setiap insan politik, tidak boleh keluar dari koridor agama, agama itu suci. Orang politik tidak boleh membawa agama dalam meraih suara, tapi bermanfaatlah untuk agama jika sudah terpilih,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Agus Yudha berpesan supaya masyarakat harus cerdas memilih pemimpin. Pasalnya, pemilu bukan hanya sekedar memilih calon pemimpin, namun untuk menjaga keberlangsungan bangsa Indonesia dari perpecahan. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Terima 9.205 Aduan Warga, Puan: Kritik Jangan Jadi Jarak antara Rakyat dan DPR

JAKARTA — Sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat diterima DPR RI sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. ...
EKSEKUTIF

Eri Ultimatum Pengelola Parkir: Masih Terima Tunai, Jukir hingga Pejabat Dishub Diganti

SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan ultimatum keras terhadap pengelolaan parkir di Kota Pahlawan. ...
KRONIK

DPRD Jember Khawatir Artefak Sejarah Hilang, Minta Data Cagar Budaya Diperbarui

JEMBER – DPRD Jember mengkhawatirkan benda dan situs bersejarah di daerah itu hilang sebelum sempat dilindungi ...
KRONIK

Mbak Nia Kunjungi Stan MNV, Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas

SUMENEP – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mengunjungi sejumlah stan pelaku usaha dalam ...
KABAR CABANG

Pelajar dan Mahasiswa di Lumajang Ikuti Lomba Pidato dan Baca Puisi di Kantor DPC PDI Perjuangan

LUMAJANG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Lumajang diwarnai dengan ajang ...
LEGISLATIF

Lindungi Warga, DPRD Surabaya Minta Data Bantuan Fokus ke Daerah

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Pusat memberi kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan data ...