JOMBANG – Lambannya penanganan jalan rusak di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, menuai sorotan dari anggota Komisi C DPRD Jombang, Syaifullah. Protes warga yang menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai penanda kerusakan dinilai menjadi bentuk kekecewaan terhadap respons pemerintah.

Aksi tersebut dilakukan warga sebagai sindiran agar pemerintah segera memperbaiki infrastruktur yang dinilai telah lama dibiarkan dalam kondisi rusak. Pohon pisang ditanam di sejumlah titik jalan berlubang untuk memperingatkan pengguna jalan sekaligus menarik perhatian pemerintah.

Syaifullah sebelumnya meninjau langsung lokasi pada Selasa (17/2/2026). Dalam peninjauan itu, ia mendapati sejumlah ruas jalan berlubang yang ditanami pohon pisang sebagai tanda protes warga.

Menurutnya, kerusakan jalan di Desa Sawiji sudah berlangsung cukup lama dan belum mendapat penanganan memadai. Kondisi tersebut dinilai semakin membahayakan saat musim hujan karena genangan air menutupi lubang jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Ia menegaskan, persoalan infrastruktur dasar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian. Jalan, tambah dia, merupakan sarana vital yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan keselamatan masyarakat.

“Infrastruktur jalan adalah pelayanan dasar. Tidak boleh ada pembiaran berlarut-larut. Kalau memang ada kendala anggaran atau administrasi, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Syaifullah, pada Minggu (22/02/2026).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, ketidakjelasan penanganan justru berpotensi memicu keresahan warga. Dalam situasi masyarakat yang semakin kritis, pemerintah dituntut merespons cepat setiap persoalan publik.

Ia memastikan, Komisi C DPRD Jombang akan terus mendorong pemerintah daerah agar perbaikan jalan di Desa Sawiji segera masuk dalam prioritas penanganan, baik melalui perubahan anggaran maupun perencanaan tahun berjalan.

“Kami akan mendorong agar ruas jalan di Desa Sawiji, Jogoroto segera mendapatkan kepastian, baik melalui perubahan anggaran maupun perencanaan tahun berjalan,” jelasnya.

“Masyarakat tidak butuh janji, masyarakat butuh bukti,” tandasnya. (fathir/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS