JAKARTA – Anggota DPR RI Novita Hardini memuji langkah kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam mensejahterakan petani. Salah satunya lewat kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras.

Legislator perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur itu mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons aspirasi petani dengan menaikkan HET beras dari Rp12.500 menjadi Rp13.500.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan kabar baik bagi petani yang selama ini mengeluhkan rendahnya harga jual beras.

“Saya bersyukur dan memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mendengarkan keluhan petani. Kenaikan HET beras ini adalah bentuk kehadiran negara, agar petani mendapatkan harga yang pantas untuk menyejahterakan hidupnya,” ucap Novita, saat mengunjungi Food Station, Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (24/9/2025).

Selain soal harga beras, politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas (QC) distribusi pangan hingga sampai ke masyarakat.

Dia menerima banyak aspirasi agar Food Station bersama Satgas Pangan melakukan pembinaan yang lebih ketat, terutama untuk menjaga mutu beras di tingkat konsumen akhir.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban Kelompok Wanita Tani (KWT) Trenggalek itu menambahkan, pemerintah juga harus memastikan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak hanya berperan sebagai perpanjangan rantai pasok, tapi juga menjadi mitra strategis yang mendapat pembinaan langsung.

“Di dalam BUMD banyak buruh yang menggantungkan hidupnya. Pemerintah harus hadir membimbing sekaligus mengawasi, agar BUMD bisa kembali beroperasi optimal dengan tata kelola yang sehat,” tegasnya.

Novita juga menekankan bahwa perjuangan petani di daerah harus terkoneksi dengan rantai pasok nasional. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jatim VII (Mataraman), ia memastikan hasil pertanian dari wilayahnya dapat terserap secara maksimal dan berkontribusi pada ketahanan pangan Indonesia.

“Selain agenda serap aspirasi, ini juga bagian dari tanggung jawab saya sebagai Cah Mataraman. Kita ingin memastikan hasil produksi pertanian dari daerah bisa terhubung dalam rantai pasok nasional. Dengan begitu, kesejahteraan petani akan lebih terjamin,” tutupnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS