SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, langsung menghadapi sejumlah tantangan besar setelah penetapannya sebagai ketua komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Untari menegaskan bahwa masalah-masalah yang ada di sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur harus segera diselesaikan. Misalnya, di bidang pendidikan adalah masih adanya banyak sekolah di Jawa Timur yang beroperasi di atas lahan sengketa.

Kondisi ini, menurutnya, sangat mengganggu proses belajar mengajar dan mempengaruhi kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tertentu.

Legislator dari dapil Malang Raya ini menyebutkan, di wilayah Tapal Kuda saja, terdapat lebih dari 30 sekolah yang masih mengalami sengketa tanah. Di Malang, ada tiga sekolah yang menghadapi masalah serupa.

“Jika dijumlahkan, sekitar 10 persen dari seluruh sekolah di Jawa Timur menghadapi permasalahan yang sama. Ini yang harus kita selesaikan segera,” ungkap Sri Untari Bisowarno, Jumat (25/10/2024).

Kondisi sengketa lahan ini, menurut Untari, menjadi penghambat besar dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Jawa Timur.

Sekolah-sekolah yang terjebak dalam sengketa tanah seringkali sulit mendapatkan bantuan atau peningkatan fasilitas dari pemerintah, karena status lahan yang belum jelas.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah sengketa lahan menjadi salah satu prioritas utama Komisi E di bawah kepemimpinan
Untari.

Selain sengketa lahan, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini juga menyoroti masalah sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.

Menurutnya, sistem zonasi yang saat ini diterapkan perlu dievaluasi, terutama terkait apakah sekolah-sekolah di Jawa Timur sudah cukup memadai untuk menjalankan sistem tersebut.

“Zonasi seharusnya mengurangi ketimpangan akses pendidikan. Tapi jika fasilitas sekolah tidak merata, zonasi malah bisa menjadi beban bagi siswa dan sekolah itu sendiri,” katanya.

Untuk itu, Sri Untari menyarankan agar pemerintah daerah dan DPRD melakukan kajian mendalam terkait implementasi zonasi, serta memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.

Evaluasi ini penting agar kebijakan zonasi benar-benar bisa dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan akses pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh siswa di Jawa Timur.

Isu lain yang juga menjadi perhatian besar Sri Untari adalah nasib guru honorer di Jawa Timur. Hingga saat ini, masih banyak guru honorer dan tenaga kerja honorer yang belum mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan.

“Kita juga harus memikirkan nasib para guru honorer dan tenaga honorer lainnya. Masih banyak guru tidak tetap di sekolah-sekolah kita, dan status mereka sangat rawan. Mereka bekerja tanpa kepastian yang jelas dan kesejahteraan mereka belum terjamin. Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah,” ujarnya.

“Kami akan segera melaksanakan program-program yang bisa memberikan kepastian bagi para guru honorer. Mereka adalah pilar penting dalam dunia pendidikan kita, jadi sudah seharusnya mereka mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah,” sambung Untari.

Selain sektor pendidikan, dia juga mengatakan bahwa Komisi E akan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Berdasarkan data terakhir, sejumlah kabupaten di Jawa Timur masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terutama di daerah-daerah pedesaan.

Komisi E berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

“Kemiskinan ekstrem adalah salah satu masalah utama yang harus segera kita tangani. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk mencari solusi terbaik dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Ini adalah tugas besar yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS