TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) atas keberhasilannya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut.

Predikat WTP diraih, karena Pemkab Tulungagung telah berhasil menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dengan integrasi dan kolaborasi yang baik.

Penghargaan dari Kemenkeu RI itu, diberikan oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, di Hotel Bumi Surabaya, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, nomor 106-128, Surabaya, Selasa (14/11/2022).

“Hasil evaluasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim, Pemkab Tulungagung dinilai cukup baik dalam pengelolaan tertib administrasi keuangan tahun anggaran 2021,” kata Bupati Maryoto.

Dari hasil penilaian itu, Pemkab Tulungagung berhak mendapatkan predikat WTP. Dan predikat yang diraih tahun ini, lanjut Maryoto, melengkapi perolehan WTP tiga kali berturut-turut, bahkan jika ditotal Pemkab Tulungagung sudah mendapat predikat WTP sebanyak 11 kali.

Kader PDI Perjuangan ini menjelaskan, predikat WTP tiga kali berturut-turut tidak didapatkan begitu saja. Melainkan dari kerja keras dari seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tulungagung untuk betul-betul tertib dalam setiap pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan.

Pihaknya juga memerintahkan khusus bagi jajaran OPD dalam pengelolaan administrasi keuangan untuk disiplin dan tepat waktu, salah satunya pengerjaan surat pertanggungjawaban (SPj) secara teratur.

“Tentu saja yang dituntut mulai dari para kepala OPD, camat dan seluruhnya untuk bekerja lebih baik,” jelasnya.

Menurut Maryoto, predikat WTP tidak bisa didapatkan apabila diselenggarakan dengan sistem kerja parsial. Tapi harus diselenggarakan dengan sistem terintegrasi dan kolaborasi yang baik dari seluruh elemen yang ada pada tubuh Pemkab Tulungagung.

Di sisi lain, predikat yang diraih harus menjadi bahan pembelajaran bagi semuanya agar kedepan apa yang diperoleh bisa dipertahankan serta dapat ditingkatkan.

“Menatap ke depan, targetnya pada penerapan sistem pengelolaan administrasi keuangan harus lebih tertib lagi, tatkala terdapat pemeriksaan harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga predikat WTP bisa terus diraih dari tahun ke tahun,” kata Maryoto.

Dengan masih banyaknya kekurangan yang ada, sebutnya, tentu saja pada setiap pengarahan dari instansi vertikal yang dilaksanakan harus dicermati. Sehingga semua bisa memahami seperti dalam hal monitoring center for prevention (MCP) untuk pencegahan korupsi di lingkup Pemkab Tulungagung. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS