JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengapresiasi sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya menentukan pilihan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Hasto menyebut sikap Partai Demokrat adalah bentuk dukungan kepada pasangan nomor urut satu tersebut.

“Ini kami beri apresiasi mengingat Pak SBY di dalam mengambil keputusan ada pertimbangan yang matang. Dan ini juga menunjukkan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf secara tidak langsung sebenarnya telah diberikan,” kata Hasto di Posko Cemara, Rabu (14/11/2018).

Hasto mengatakan sikap Partai Demokrat sesuai dengan survei internal mereka. Dia sempat bertemu dengan Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam sebuah acara.

Kepada mereka, Sekjen PDI Perjuangan ini menceritakan hasil survei internal itu.

Dari hasil survei internal terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa, Sumatera, jelas Hasto, memang tidak ada irisan secara langsung antara PDIP dengan PAN dan Demokrat.

Irisan perpindahan pemilih justru terjadi di antara Partai Gerindra, PAN, dan Demokrat. Menurut Hasto, jika elektabilitas Gerindra naik, Demokrat dan PAN cenderung turun.

“Dengan memberikan kebebasan tersebut maka secara strategi elektoral untuk Partai Demokrat itu pas,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo dan Sandi.

“Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo. tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi,” kata Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Ibas mengatakan, pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS