JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengingatkan proses penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Pada setiap tingkatan itu, masing-masing tim pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki saksi untuk mengawasi prosesnya.

Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima mengatakan, seharusnya saksi pasangan Prabowo-Sandiaga bisa menindaklanjuti dugaan kecurangan saat memantau proses penghitungan pilpres itu. Hal ini dia sampaikan menanggapi kubu 02 tersebut yang terus menerus menyampaikan narasi pemilu curang.

“Justru sebenarnya dalam penghitungan berjenjang itu, kubu 02 seharusnya menginstruksikan saksi-saksi mereka untuk betul-betul all out. Saya sayangkan tidak ada instruksi kubu 02 untuk saksi-saksi ikut di dalam penghitungan berjenjang,” ujar Aria di Posko Cemara, Selasa (23/4/2019).

Alih-alih memantau dugaan kecurangan langsung dari proses penghitungan, kata Aria, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga justru menyebar narasi bahwa pemilu berlangsung curang.

Aria berpendapat, narasi ini sengaja dibangun BPN. Bahkan, sejak sebelum pemungutan suara. “Yang saya lihat ada penggiringan opini yang menurut kami sudah digiring dari sebelum pemilu. Ada framing bahwa kekalahan 02 adalah karena kecurangan,” kata dia.

Aria menilai, seharusnya adanya situs Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dipandang sebagai bentuk transparansi. Melalui situs tersebut, publik bisa memantau gambaran penghitungan suara di seluruh Indonesia.

Bahkan, bisa membandingkan dokumen C1 plano di lingkungan masing-masing dengan data yang di-input ke Situng. Adapun, di media sosial banyak yang mengunggah perbedaan data antara dokumen C1 dengan hasil input di situs Situng KPU.

“Jangan dibalik, jangan transparansinya KPU untuk mempersandingkan C1 dan hasil meng-entry itu malah dianggap kecurangan,” ujar Aria

Apalagi, real count juga dilakukan oleh TKN, BPN, dan partai politik. Hasil perhitungan itu bisa saling check and balance terhadap proses penghitungan masing-masing.

“Justru sekarang ini ada satu kelebihan semua masyarakat bisa melihat C1 dan entry-nya. Kalau salah ya tinggal dikritisi,” katanya.

Aria sepakat bahwa KPU harus siap untuk dikritisi. Namun, dia berharap kritik tersebut tidak berubah menjadi tuduhan-tuduhan tak berdasar. Apalagi, tuduhan kecurangan dilakukan justru ketika KPU berupaya untuk transparan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS