JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya mendorong agar seluruh pemda segera menerapkan sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik (e-budgeting) yang belum diterapkan seluruh pemerintah daerah.

Sebab, sistem tersebut sangat penting untuk menutup terjadinya penyalahgunaan wewenang, pemborosan anggaran, dan tindak pidana korupsi.

Menurut Tjahjo, e-budgeting juga bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemda.

Untuk itulah, pihaknya telah menjalin kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pemanfaatan e-budgeting untuk mengawasi penggunaan anggaran.

“Belum 50 persen daerah menerapkannya. Padahal e-budgeting itu komitmen kami di Kemdagri bersama KPK dan BPKP, termasuk BPK juga. Intinya bagaimana semua daerah ini menerapkan e-budgeting,” kata Tjahjo, kemarin.

Dia menuturkan, kemdagri mendorong pemda untuk segera menerapkan e-budgeting. Bahkan, sejumlah kepala daerah yang terpilih dalam pilkada, sebelum dilantik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan, yang antara lain mengingatkan soal area-area rawan korupsi.

Seluruh elemen-elemen masyarakat di daerah, lanjut Tjahjo, perlu berkontribusi mengawasi penganggaran. “Kuncinya harus terbuka. Lembaga-lembaga swasta, lembaga sosial termasuk media pers harus ikut memonitor,” ujar mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengemukakan, e-government yang di dalamnya terdapat e-budgeting yang diterapkannya, didorong keinginan meningkatkan efektivitas, kualitas, dan pengawasan kinerja aparat, dengan menekan sekecil mungkin terjadinya penyimpangan, terutama potensi korupsi.

Penerapan e-government bukan semata-mata pemanfaatan teknologi informasi, namun sangat bergantung pada political will termasuk memangkas struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan alur kegiatan.

“Penerapan e-budgeting di Pemkot Surabaya terbukti mampu menghemat keuangan daerah sebesar 30 persen,” ungkap Risma.

Dalam e-government, di dalamnya tercakup dua aspek, yakni pengelolaan keuangan daerah dan aspek pelayanan warga. Pengelolaan keuangan daerah, lanjutnya, meliputi e-budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlling dan e-performance.

Sementara yang terkait dengan pelayanan masyarakat, diberi nama e-sapawarga, yang meliputi e-perizinan, e-Musrenbang, dan pengaduan (masyarakat) secara elektronik.

Dengan adanya jaringan internet yang bisa diakses seluruh masyarakat Surabaya, urai Risma, setiap awal tahun masyarakat dapat mengajukan usulan proyek yang diprioritaskan untuk perbaikan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Proyek dimaksud dimulai dari tingkat RT dan RW, di antaranya pelatihan bagi kelompok masyarakat, pembangunan akses jalan, pengadaan lampu penerangan jalan, penanganan banjir, perpustakaan dan lain-lain melalui e-musrenbang, yang nantinya dimasukkan dalam program pembangunan tahun berikutnya.

Musrenbang dibicarakan mulai tingkat kelurahan, kemudian hasilnya dibawa ke tingkat kecamatan, dan terakhir di pemkot. Hasil dari Musrenbang itu menjadi bahan RAPBD yang akan dibahas dengan DPRD, yang selanjutnya disahkan menjadi APBD.

Untuk pengadaan barang dan jasa sesuai pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD, Pemkot juga menetapkan harga satuan setelah melakukan survei pasar, minimal di tiga tempat, kemudian diambil harga rata-rata. “Harga itulah yang digunakan dalam APBD,” ujarnya.

Risma juga mengungkapkan, untuk menyusun sistem anggaran, dilakukan dengan e-budgeting. Di dalamnya mencantumkan berapa besar biaya perjalanan dinas, sampai kebutuhan alat tulis kantor di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Acuannya menggunakan SNI. Setiap dinas harus menggunakan e-budgeting dalam mengusulkan anggaran,” jelasnya.

Demikian pula plafon anggaran kegiatan operasional, seperti perjalanan dinas dan biaya lembur per jam, juga sudah ditetapkan sesuai eselonnya. “Kalau alokasinya melebihi, akan ada tandanya, dan mereka tidak akan bisa menggunakan alokasi biaya belanjanya karena semua menunya sudah tersedia. Ini yang mempersingkat penyusunan anggaran tidak lebih dari tiga hari,” ujarnya.

Kalau nilai proyek lebih dari Rp 100 juta, otomatis masuk ke e-procurement, karena harus lelang. Di situ juga sudah ada jadwal untuk waktu lelang dan daftar kontraktor yang memenuhi kualifikasi.

Risma menambahkan, sebelum e-budgeting diterapkan oleh Pemkot Surabaya, pembahasan anggaran bisa berlangsung sampai tiga bulan. Tetapi saat ini pembahasannya berlangsung jauh lebih cepat. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS