JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti betapa pentingnya peran seorang perempuan.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dan ibu adalah dengan memaksimalkan implementasi dari Undang-undang No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).

“Selamat Hari Ibu untuk semua perempuan Indonesia. Momen Hari Ibu dan Undang-Undang KIA saling melengkapi dalam upaya meningkatkan posisi dan peran perempuan di negara ini,” ucap Puan Maharani, Minggu (22/12/2024).

Menurut Puan, momen Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember memiliki makna mendalam untuk mengingatkan semua elemen bangsa tentang kontribusi perempuan dalam sejarah bangsa.

“Peringatan ini tidak hanya sekadar penghormatan kepada para ibu, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap peran penting perempuan dalam pembangunan bangsa,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Hari Ibu menjadi simbol perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan gender dan pengakuan sosial. Perempuan memiliki peran penting di berbagai lini kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan sosial,” sambung Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mengungkap alasan mengapa DPR menginisiasi dan sangat memperjuangkan UU KIA. Puan mengatakan, hal itu lantaran UU KIA memberikan jaminan dan landasan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang menjadi bagian dari ibu.

“UU KIA merupakan langkah strategis dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan perempuan di Indonesia. Tujuannya agar memastikan hak-hak mereka terpenuhi dalam konteks keluarga dan masyarakat,” papar ibu dua anak tersebut.

Pada tahun 2024 ini, Hari Ibu memiliki tema besar “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut diambil untuk menegaskan komitmen bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, sejahtera dan berkeadilan selaras dengan visi besar bangsa.

“Banyak perempuan dan ibu masa kini yang masih menghadapi tantangan besar dalam pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Ini menjadi tugas kita bersama, terutama Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya untuk memastikan pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin maksimal,” sebut Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

DPR sendiri melalui fungsi dan kewenangannya disebut terus mengupayakan membangun pemberdayaan perempuan, termasuk penguatan pada peran ibu. Termasuk, kata Puan, lewat UU KIA yang memastikan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan ibu dan tumbuh kembang anak.

“Dengan adanya KIA, diharapkan akan ada penguatan terhadap peran perempuan sebagai ibu dan anggota keluarga yang berkontribusi dalam pembangunan. Kedua aspek ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan setara,” jelasnya. (red/pr)