MALANG – Tim pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi (DewiSri) menemukan data pemilih ganda sebanyak 28.554 orang. Temuan itu dilaporkan ke KPU dan Panwaslu Kabupaten Malang, Senin (28/9/2015).

Data pemilih ganda yang ditemukan Tim Monitoring Daftar Pemilih pasangan DewiSri, tersebar di 33 kecamatan. Rinciannya 14.160 orang laki-laki dan 14.395 orang perempuan. Pasangan calon (paslon) yang diusung PDI Perjuangan tersebut mendesak temuan itu ditindaklanjuti KPU dan panwas.

“Apalagi pada 2 Oktober 2015 nanti ada penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Jangan sampai nanti DPT jadi kurang valid karena ada nama ganda, nama hilang. Sehingga menjadikan DPT yang dipaksakan,” kata Bagyo Prasasti Prasetyo, Koordinator Tim Monitoring Daftar Pemilih kepada wartawan di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Menurut Bagyo, data ganda yang ditemukan betul-betul identik. Pihaknya juga melakukan pengecekan di lapangan, ternyata orangnya sama.

Data DPS pilbup Malang 2015 sebanyak 2.075.729 orang. Hasil temuan itu dilaporkan ke KPU untuk dicoret. Sebab jika data itu dibiarkan, maka jumlah surat suara akan menggelembung yang berpotensi adanya kecurangan KPPS.

“Dengan penemuan data ganda ini, harusnya nanti saat penetapan DPT, jumlah pemilih jadi berkurang,” ujarnya.

Menurutnya data ganda yang ditemukan adalah nama dan NIK sama, namun tinggal beda desa di satu kecamatan. Sehingga namanya dicatat di dua TPS. Hal ini akan membuat orang mencoblos lebih dari satu kali sebab namanya tercatat di dua TPS.

Untuk itu, dia minta ke panwaslih menelusuri pemilih ganda mulai dari hulunya, yakni Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Dispendukcapil Kabupaten Malang.

Tim monitoring juga menemukan ada 16 pemilih DPS yang terancam kehilangan hak pilihnya. Karena pemilih ada nomor KK dan NIK, tapi namanya kosong/hilang. Namun anehnya, ketika NIK-nya dipanggil dengan sistem aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), nama-nama itu muncul.

Sedang di DPS, namanya tidak muncul. Padahal dalam penyusunan Sidalih sudah ada PKPU no 4/2015, dimana pemutakhiran daftar pemilih, KPU wajib menyusun data pemilih, DPS dan DPT dengan Sidalih.

Tim minta masalah ini diseriusi KPU agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dalam pilbup Malang. (sa/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS