JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengusulkan, kendaraan dinas bagi pejabat negara tidak usah beli. Tapi cukup dengan cara menyewa.
“Kami akan mengusulkan kepada menteri keuangan, mobil-mobil pejabat tinggi negara tidak usah beli tetapi disewa saja. Karena itu akan menjadi lebih murah,” kata Pramono Anung, kemarin.
Tak sekadar usul. Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu langsung melakukan cara jitu menyiasati penghematan anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tersebut. Yakni dengan meniadakan anggaran kendaraan bagi para pejabat di lingkungan sekretariat kabinet (setkab).
“Anggaran untuk tahun 2016 kami tiadakan karena adanya penghematan. Sehingga kami memutuskan untuk tahun 2017 tidak membeli baru, tetapi menyewa,” jelas Pramono.
Politisi asal Kediri Jawa Timur ini berharap, pola menyewa kendaraan yang menggantikan anggaran membeli kendaraan baru ini bisa menjadi tradisi baru di pemerintahan.
Biaya penghematan dari anggaran pembelian kendaraan bermotor itu, lanjut dia, akan digunakan untuk biaya pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum di lingkungan sekretariat kabinet.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada tahun anggaran 2017, setkab memperoleh pagu indikatif sebesar Rp219.679.229.000,00 atau turun 1,39% dibandingkan anggaran 2016 sebesar Rp222.786.973.000,00.
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI disimpulkan bahwa Pagu Indikatif Tahun 2017 Sekretaris Kabinet, sebesar Rp219.679.229.000 dan tambahan usulan anggaran Tahun 2017, Setkab sebesar Rp19.363.277.000 akan dibahas dalam Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat mendatang. (goek)
