SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan tahun ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Surabaya berkurang menjadi 300 ribu jiwa dari 979.624.

Caranya, pemerintah kota bersama DPRD Surabaya dan stakeholder akan saling bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurut Eri, Pemkot Surabaya akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan MBR dengan berbagai program. Salah satunya padat karya yang dicanangkan pada Maret lalu.

MBR diharapkan bisa memanfaatkan aset milik Pemkot Surabaya, baik dalam sektor pertanian dan nonpertanian. Seperti, jenis usaha cuci mobil, laundry, menjahit, rumah produksi batik, cafe, hingga sentra wisata kuliner.

“Surabaya memiliki banyak aset, maka untuk mengentaskan kemiskinan, gizi buruk maupun stunting, harus ada pekerjaan untuk warga kami yang menganggur,” kata Eri Cahyadi kepada media di Surabaya, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya, pemerintah yang berperan sebagai fasilitator memiliki tugas menunjang kegiatan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan demi menaikkan taraf hidup. Maka, lahan tersebut harus dimanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari kalangan MBR.

Dalam proses pengolahan lahan, jelas wali kota kader PDI Perjuangan ini, MBR akan mendapat pendampingan dari para ahli. Pemkot juga membagi mereka dalam memanfaatkan lahan berdasarkan lokasi tempat tinggal.

Hal ini dilakukan saebagai upaya antisipasi adanya aset yang dimanfaatkan perseorangan. “Jadi sudah ada nama-nama kelompok MBR yang bertanggung jawab di setiap lahan dan pasti akan menjadi pengawasan kami dan DPRD Surabaya,” paparnya.

Program padat karya ini, lanjut Eri, dikuatkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui SEB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM.

“Ini menjadi tantangan, karena kita harus mengubah pola pikir masyarakat yang terbiasa ingin mendapat bantuan untuk mau bekerja dan berusaha,” sebut Eri.

“Di sisi lain, kita terus memberikan pelatihan, agar mereka terbiasa mandiri. Insya Allah kekuatan itu akan kita lakukan bersama DPRD Surabaya,” tutupnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS