BATU – Ada sejumlah kendala yang harus dilewati untuk membentuk dan menjalankan koperasi hingga sukses. Sejarah pergantian rezim pemerintah di negeri ini mengiringi pasang surut kiprah koperasi itu sendiri.
Hal itu dikatakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Dra Sri Untari Bisowarno saat memberikan materi perkoperasian dalam acara Diklat Koperasi yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) DPD PDI Perjuangan Jatim di Batu, tanggal 7 sampai 9 Oktober 2016.
“Mari kita mulai dengan menengok sejarah perjalanan koperasi,” kata Sri Untari. (Baca juga: Dewanti Rumpoko Sambangi Diklat Koperasi BPEK Jatim)
“Ini agar kita semua memahami dimana posisi koperasi dan bagaimana kita akan membentuk dan menjalankan koperasi,” tambah Sri Untari yang pernah dinobatkan sebagai pemimpin perempuan di bidang koperasi oleh Universitas Indonesia ini.
Koperasi, oleh para pendiri bangsa ketika itu, diniatkan sebagai tiang penyangga utama perekonomian nasional. Koperasi sebagai usaha bersama dilandasi semangat gotong royong yang terkandung dalan Pancasila.
Namun, pasca 1966, setelah pergantian pemerintah, banyak undang-undang yang diterbitkan berwatak pro pasar bebas. “Dari sini mulai terjadi perubahan watak koperasi. Banyak koperasi yang secara aturan legal formal memang koperasi. Tapi praktek operasionalnya menggunakan sistem perbankan,” kata Sri Untari menyontohkan.
Sementara di era sekarang, pemerintahan Jokowi telah menetapkan Nawacita sebagai program kerjanya. Nawacita itu sendiri dijiwai Tri Sakti Bung Karno. Di dalam Tri Sakti, salah satunya adalah berdikari di bidang ekononi.
“Jadi saya yakin, kejayaan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan bisa terwujud,” kata Sri Untari yang juga tercatat sebagai Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang ini. (hs)
