MALANG – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) RI, Ir Andreas Eddy Susetyo mengatakan, rantai distribusi pupuk bersubsidi perlu dipangkas sehingga lebih singkat.

Hal ini dia sampaikan saat bertemu dengan 66 kelompok tani di di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Malang, Senin (14/4/2025).

Menurut Andreas, tata kelola pupuk amat menentukan bagi kemajuan pertanian dan kesejahteraan petani, utamanya dalam mewujudkan misi Presiden RI di bidang ketahanan pangan.

“Terkait hal ini, bagi BAKN DPR RI, selain hasil temuan, yang lebih penting adalah melihat ke depan, kebijakan apa yg diperlukan untuk perbaikan. Salah satu yang penting adalah memperbaiki rantai distribusi. Rantai diatribusi perlu dibuat lebih singkat,” kata Andreas.

Dia menjelaskan, dari rapat BAKN bersama Kementan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan terkait kebijakan subsidi pupuk, hal volume pupuk subsidi ditentukan Kementerian Pertanian. Tapi harga pokok produksi (HPP) bergantung dari PT Pupuk Indonesia (BUMN).

Dalam hal kebijakan pricing ini, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tersebut ingin adanya efisiensi, termasuk komparasi dengan produksi pupuk oleh swasta. “Untuk itu kita mendorong efisiensi dalam kebijakan subsidi pupuk,” jelasnya.

Sementara itu, dari segi volume, Kementerian Pertanian sudah menaikkan volume pupuk bersubsidi dua kali lipat, menjadi sekitar 9,5 juta ton per tahun. Meski dari segi kebutuhan pupuk bersubsidi yang disampaikan masih terjadi kekurangan.

Kebutuhan pupuk nasional sebanyak 15,5 – 16 juta ton, sementara volume pupuk yang disubsidi baru sekitar 9,5 juta ton. Artinya masih ada selisih antara kebutuhan dan volume yang disediakan.

Itulah sebabnya mengapa selalu ada keluhan soal subsidi pupuk ini, karena memang dari awal volumenya masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan.

Menurutnya, tidak semua kebutuhan pupuk bisa dicukupi dari volume pupuk bersubsidi yang disediakan. Karena itu soal efisiensi menjadi penting.

“Dalam hal ini kami akan terus mendorong mengenai efisiensi ini, termasuk akan kami bandingkan juga dengan harga pupuk swasta, karena dalam hal bahan baku sama-sama impor,” bebernya.

Kalau terjadi efisiensi diharapkan ada keleluasaan untuk menambah volume pasokan pupuk subsidi. Dengan begitu, proses pemupukan akan efektif meningkatkan produktivitas pertanian apabila Enam Tepat Azas Pemupukan dipenuhi, yakni Tepat Jenis, Tepat Dosis, Tepat Cara, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Komoditas.

Sedangkan mengenai tantangan dalam tata kelola pupuk, kebijakan subsidi menghadapi perbagai tantangan seperti ketidaktepatan sasaran, ketidakseimbangan antara anggaran dan volume subsidi, dan mekanisme penyaluran masih memiliki kelemahan.

Menurut Andreas, demi efektivitas tata kelola pupuk bersubsidi ini membutuhkan lembaga pengawas yang efektif. Mereka adalah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang mengawasi penyediaan & penyaluran pupuk bersubsidi, Ombudsman RI yang memantau distribusi dan memastikan harga sesuai HET.

Sementara Dinas Pertanian & Pemerintah Daerah yang melakukan inspeksi di tingkat lokal, dan aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Polisi) yang bertugas menindak penyimpangan distribusi.

“Pemerintah harus menjamin kebutuhan pupuk terpenuhi. Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah mengoptimalkan kebijakan subsidi, penyederhanaan rantai distribusi, dan efektivitas lembaga pengawas agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” harapnya.

Dalam pertemuan itu, Andreas juga menawarkan kepada poktan untuk diubah menjadi koperasi. Dari 66 poktan yang hadir, 58 poktan sepakat menjadi koperasi untuk memudahkan tata kelola, distribusi hingga pemberian insentif.

Hal ini mengingat selama ini banyak pupuk yang terdistribusi tidak cocok dengan jenis tanah yang ada. Para petani mengusulkan sebelum diberikan, sebaiknya ada uji tanah sehingga pemberian pupuk tepat sasaran. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS