GRESIK – Pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi perhatian serius Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah. Pasalnya, bidang kesehatan kerap menjadi sorotan publik.
Wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan itu mengatakan, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Lebih mengedepankan sikap humanis.
“Faskes harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata wakil bupati perempuan pertama di Gresik saat sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) di Puskesmas Menganti, Selasa (17/1/2023).
Bu Min menyampaikan, program UHC harus dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat. Khsusnya di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.
“UHC sudah berjalan kurang lebih tiga bulan, memang banyak kendala yang ditemui di lapangan. Oleh karenanya, kita lakukan komunikasi yang baik tentang kendala yang muncul sehingga ketemu solusi yang sesuai,” harapnya.
Bu Min berpesan, tenaga kesehatan (nakes) tidak boleh membeda-bedakan status masyarakat dalam memberikan pelayanan. Semua harus dilayani dengan baik.
“Sebagai nakes sekaligus ASN, kita harus sadar bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Seperti sumpah panjenengan semua, untuk bersedia kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau dalam pelayanannya masih saja tidak ramah, sebaiknya mundur saja dari nakes,” tegas Bu Min.
![](https://i0.wp.com/pdiperjuangan-jatim.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230117-WA0018_copy_1200x676_copy_900x507.jpg?ssl=1)
Bu Min menegaskan, arahan ini tidak hanya berlaku untuk Puskesmas wilayah Menganti saja. Namun juga seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Gresik.
Perempuan asal Kecamatan Bungah itu menyampaikan, memang kerap terjadi kendala di lapangan. Seperti banyi berusia diatas 3 tahun belum tercatat dalam kartu keluarga.
Jika mengacu pada regulasi, bayi diatas 3 bulan sudah harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) lantaran sudah tidak bisa lagi memakai NIK orang tua.
“Kalau ada seperti itu utamakan terlebih dahulu, sambil dicatat datanya untuk di kroscek pada desa masing-masing.”
“Masyarakat juga harus sadar tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Apalagi dengan berbagai kemudahan dalam mengurus dokumen tersebut,” pungkasnya,” pungkasnya. (mus/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS