SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong kepala daerah memiliki pola pikir atau mindset yang harmoni dengan alam, dalam membuat kebijakan tata ruang wilayahnya.

Dalam mengembangkan kebijakan pembangunan, kebijakan tata ruang, kebijakan desain bangunan dan lainnya, kata Untari, kepala daerah benar-benar mempertimbangkan keseimbangan alam.

“Untuk bisa harmoni dengan alam, manusia kan sebenarnya tinggal menata ruang saja. Jadi jangan dihabiskan untuk perumahan, untuk pabrik, tapi juga perlu ditata untuk ruang terbuka hijaunya di dalam rencana tata ruang wilayah,” kata Untari, Minggu (2/5/2021).

Selain memperbanyak ruang terbuka hijau, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini juga mendorong kepala daerah untuk memperbanyak resapan air. Lalu merawat gunung dengan cara melakukan penanaman kembali atau reboisasi, maupun upaya lain untuk menjaga keseimbangan alam.

“Jalur air jangan dipersempit, kemudian kalau ada orang mau membangun rumah terlalu mepet dengan sungai jangan dikasih izin. Jadi jangan asal kasih izin saja tanpa dipantau, karena nanti yang rugi ya mereka sendiri,” tandasnya.

“Taatilah dengan peraturan yang sudah dibuat sendiri untuk selalu memperhatikan bagaimana udara, air, tanah ini diberi tempat. Kalau tidak diberi tempat nanti mereka cari jalan sendiri justru bahaya, bisa menjadi bencana,” sambung dia.

Tak sekadar membuat kebijakan, Untari minta para kepala daerah menaati dan menegakkan aturan tersebut. “Jadi pemerintah daerah musti menegakkan Perda tentang tata ruang wilayah itu. Jangan hanya dibuat, tapi juga ditegakkan,” tandasnya.

Terkait penanggulangan bencana di daerah, Untari juga mendorong masing-masing desa memiliki Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan memberdayakan pemuda desa. Tak kalah penting adalah melengkapi peralatan penanggulangan bencana di tiap daerah, khususnya alat deteksi dini bencana.

Untari juga mengingatkan masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan menyadari akan pentingnya kemampuan kesiapsiagaan bencana. Mengingat dalam penanggulangan bencana diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat luas. 

“Indonesia ini berada pada ring of fire, dan nenek moyang kita zaman dahulu sudah paham itu. Mereka kalau bikin rumah itu klenengan (separuh tembok separuh gedek/bambu, red) karena itu lentur, tahan gempa. Artinya bagaimana masyarakat diajak untuk membuat rumah yang memiliki ketahanan gempa misalnya,” kata Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini. 

Di DPD PDI Perjuangan Jatim sendiri, sebutnyam telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang terlatih dan siap dikirimkan ke berbagai daerah untuk membantu daerah yang mengalami bencana.

“Kita sudah siapkan Baguna yang telah terlatih dalam menangani bencana di air, di darat, longsor, kebakaran dan sebagainya. Bahkan sekarang Baguna ini keliling untuk mengirimkan bantuan ke berbagai daerah yang terdampak bencana,” tutupnya. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS